- REUTERS/Ina Fassbender/Files
VIVA.co.id – Wakil Menteri Keuangan Jerman, Jens Spahn, menyerukan kepada komunitas Muslim di negaranya untuk bersikap terbuka dan tidak konservatif. Selain itu, ia mendorong pengenalan dan penerapan hukum syariat Islam harus dilakukan dalam bahasa Jerman.
Menurutnya, umat Muslim Jerman harus melakukan perubahan signifikan bagaimana cara 'mempraktikkan Islam' di Jerman. Hal ini untuk mengurangi prasangka negatif terhadap Muslim yang sedang menguat di Eropa.
"Kami ingin khotbah yang dilakukan para imam dilakukan dalam bahasa Jerman. Ini penting untuk meminimalisasi prasangka buruk terhadap Muslim. Apalagi, para imam yang sering datang dari luar negeri untuk berkhotbah," kata Spahn, seperti dikutip situs Russia Today, Jumat, 31 Maret 2017.
Anggota Partai Uni Kristen Demokrat pimpinan Kanselir Jerman Angela Merkel ini mengungkapkan, khotbah dalam bahasa Jerman juga untuk memperkecil disintegrasi sosial.
“Imam yang berasal dari luar Jerman (bisa) menyebabkan disintegrasi sosial,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Spahn menuntut agar seluruh masjid di Jerman untuk didaftarkan agar pemerintah bisa memantau asal-muasal aliran dana.
Sebab, dana tersebut akan dipakai untuk mengelola masjid, pelatihan, dan bimbingan guru agama serta khotbah.
"Selama ini, kami tidak tahu berapa banyak masjid yang ada di Jerman, dan dari mana mereka mendapatkan dana. Kami yakin ini akan menjadi perdebatan keras. Dan, kami memantau bahwa aliran dana berasal dari Turki atau Arab Saudi," ujar Spahn.
Ia pun mengklaim jika saat ini asosiasi Islam yang berada di Jerman hanya mewakili kelompoknya sendiri, yang dinilainya, sebagai bentuk dari konservatif.
“Mereka hanya berbicara dengan 'kaumnya' sendiri. Ini sangat tidak baik," dia menegaskan. Sebanyak 4,7 juta jiwa Muslim tinggal di Jerman.
Ini artinya, penduduk Muslim Jerman mencapai 5,7 persen dari total penduduk negeri itu yang mencapai 82,5 juta jiwa. Namun, dari 4,7 juta hanya 1,9 juta jiwa, saja yang berkewarganegaraan Jerman.
