- REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
VIVA.co.id – Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, menerapkan status darurat selama tiga bulan dan memerintahkan pasukan keamanan untuk menjaga fasilitas vital dan strategis di seluruh negeri.
Langkah ini sebagai antisipasi pascaserangan teror di kota Tanta dan Alexandria, Minggu, 9 April kemarin. Serangan berupa aksi pengeboman itu menewaskan 43 orang dan lebih dari 100 orang luka-luka.
Rinciannya, 27 orang tewas di dalam sebuah gereja di Tanta, kota Delta Nil, sementara ledakan lain di gereja di kota pesisir Alexandria, menewaskan 16 orang.
"Serangkaian langkah tegas akan diambil. Kami memutuskan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan, setelah langkah hukum dan konstitusi yang diambil," kata Sisi, seperti dikutip situs Aljazeera, Senin, 10 April 2017.
Kelompok Daulah Islamiyah Irak dan al-Syam (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan itu, dan menyebutnya sebagai “hadiah” untuk menyambut Hari Paskah pada Jumat, 14 April mendatang, serta menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Mesir, akhir bulan ini.
Guru Besar Departemen Komunikasi Universitas North Alabama, Mohamad Elmasry, mengatakan bahwa pemerintah Mesir sering menanggapi kekerasan dan ketidakstabilan negara dengan hukum darurat negara.
Kontak KBRI
"Faktanya, undang-undang darurat jarang bekerja," kata Elmasry.
Meski begitu, ia melanjutkan, serangan kekerasan terhadap gereja-gereja tidak akan mendapat dukungan populer di hati masyarakat Mesir.
"Kita juga harus melihat bahwa ada kefanatikan sosial-politik yang luas terhadap orang Kristen," paparnya.
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzy, melaporkan, di Alexandria tercatat ada sekitar 128 warga Indonesia.
Sedangkan di Tanta ada sekitar 21 WNI. Tak hanya itu, Helmy juga membuka komunikasi melalui sambungan telepon bagi kerabat WNI yang bekerja di Mesir untuk memantau situasi dan kondisi.
"Kami bisa dihubungi melalui hotline KBRI Kairo: +20 102 222 9989. Kami telah mengimbau WNI di Mesir untuk berhati-hati, menjauhi kawasan yang rawan aksi teror, dan mematuhi aturan setempat," ungkap Helmi, dalam pernyataan resminya. (one)
