- REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
VIVA.co.id – Tragedi kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo tak tinggal diam dan segera mengeluarkan kecaman atas aksi biadab tersebut.
"Sangat bagus kalau Presiden Jokowi melakukan penegasan yang sangat kuat sebagaimana beliau melakukan beragam penolakan terorisme di Paris dan London. Yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan dari Paris dan London tapi sampai sejauh ini kita belum dengarkan satu ungkapan apapun dari Pak Presiden," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menghadiri acara pemotongan kurban di DPP PKS, Jakarta, Minggu 3 September 2017.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR menilai, peristiwa pembantaian tentara Myanmar kepada etnis Rohingya merupakan sebuah agenda genosida dan persekusi terhadap umat Islam di negara yang dahulu bernama Burma tersebut. Hidayat menambahkan, kasus yang dialami etnis Rohingya tersebut akan berdampak pada kehidupan bernegara di kawasan Asia.
"Ini adalah tampilan yang buruk terhadap penghormatan HAM. Ini relasi terhadap minoritas yang dilakukan mayoritas. Dan yang kami sayangkan adalah dikumandangkan oleh pimpinan agama di sana bahwa ini adalah permasalahan agama mereka. Ini satu hal yang dikoreksi sangat keras termasuk oleh Indonesia. Ibu Menlu (Retno Marsudi) sudah melakukan kerja cukup bagus tapi seharusnya peristiwa ini sudah kelas pimpinan negara," ujarnya
Berdasarkan data yang disampaikan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sekitar 400 orang tewas akibat pembantaian yang dilakukan oleh tentara Myanmar kepada umat muslim Rohingya di negara bagian Rakhine tersebut.
Selain itu tentara Myanmar tercatat membakar lebih dari seribu rumah dan mengakibatkan sebanyak 38 ribu muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
"Indonesia penting melakukan lobi maksimal sehingga ASEAN dapat menyatakan peristiwa ini bertentangan dengan prinsip ASEAN, bertentangan dengan prinsip masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau perlu Indonesia melakukan lobi agar memberi penegasan untuk memberikan sanksi kuat kepada Myanmar," katanya.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
