- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVA.co.id – Sejumlah warga etnis Rohingya yang tinggal di Pakistan dan India hanya bisa menahan pedih. Mereka tak bisa menghubungi keluarga, dan tak tahu bagaimana kondisi keluarga mereka di Rakhine.
Dari sebuah rumah singgah, Alakamma Bibi, seorang etnis Rohingya, terus mencoba menelepon rumahnya di Myanmar. Nyaris setiap jam ia berusaha menelepon. Sejak kekerasan merebak di Rakhine, sudah tak terhitung berapa kali ia terus berusaha menghubungi keluarganya yang masih berada di sana. Ia mulai putus asa, karena semua usahanya tak membuahkan hasil.
"Saya tak bisa tidur. Bisa saja orang tua saya sudah meninggal dunia. Anda tahu, mereka bertahan di sana karena itu adalah rumah mereka. Dan kini tiba-tiba, tak ada lagi tempat yang bisa disebut sebagai rumah," ujarnya, menahan tangis.
Bibi adalah salah satu dari ratusan ribu warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, sebuah wilayah di negara mayoritas Budha di Myanmar, sejak 2012 ke berbagai negara termasuk Malaysia, Pakistan, India, Bangladesh, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Pemerintah Myanmar menempatkan sekitar satu juta etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, dan menolak memberikan kewarganegaraan. Padahal banyak keluarga Rohingya yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
Kekhawatiran Bibi juga dirasakan oleh Hamida, seorang etnis Rohingya yang tinggal di Karachi, Pakistan. Hamida mengaku rutin membaca Al Quran untuk mendoakan keluarganya di Myanmar. Ia memohon agar kekerasan di sana segera berhenti.
"Sepupu saya yang berhasil melarikan diri dari desa mereka bercerita, banyak keluarga kami yang dibantai, bahkan seorang bayi juga menjadi sasaran," ujarnya seperti dikutip dari Arab News, 12 September 2017.
"Kami tahu mereka sudah putus asa dan membutuhkan uang, namun kami di sini juga hidup miskin," ujar ibu tujuh anak yang suaminya bekerja sebagai nelayan.
"Kami dengar mereka bersembunyi di hutan, rumah mereka dibakar, dan anak-anak dibunuh. Di sana kami punya ladang, sebuah rumah yang layak, dan persediaan makan. Lihatlah kami saat ini, kotor, tak punya tabungan, tak punya harapan, dan tak ada masa depan jika kondisi ini terus terjadi," ujarnya menambahkan.
Sementara itu Muhammad Yusuf, pengungsi Rohingya lainnya, juga terus berusaha menghubungi ayahnya. "Ibu dan saudara perempuan saya hilang," ujar Yusuf, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian.
"Ayah saya mengatakan ia sendirian dan sekarat. Ia mengatakan pada saya, apa yang terjadi di sana adalah penghancuran. Ada beberapa pria yang mencoba bertahan di desa, mereka hanya bisa makan sekali dalam tiga hari,” ia menambahkan.
Ayah mertua Hamida, Saeed Islam, tak bisa melupakan teror yang ia alami 40 tahun yang lalu. Setiap kali melihat video kekejaman tentara Myanmar melalui ponsel anaknya, ia merasakan sakit dan pedih yang sama. Ia melarikan diri dari Burma, kini Myanmar, tahun 1962 ketika terjadi kudeta militer di negara tersebut. Dengan menggunakan perahu, dan berlanjut jalan kaki mereka menuju Bangladesh. Tanpa mereka sadari, mereka menuju Karachi.
"Berulang kali mereka bilang, kami harusnya tinggal di negara Muslim, seperti Pakistan. Mereka mengatakan tak ada tempat untuk kami di Myanmar. Namun, apa yang terjadi hari ini, 10 kali lebih brutal dari yang kami alami," ujarnya seperti dikutip dari Arab News.
"Kami berjumlah 200 orang, semuanya bersaudara. Namun 15 diantaranya adalah keluarga dekat saya, termasuk istri saya, dan Madjid, anak saya yang saat itu baru berusia lima tahun," ujarnya. Saeed Islam mengaku berjalan kaki selama tiga bulan hingga akhirnya tiba di Karachi, Pakistan. Dalam perjalanan itu, pengungsi yang sudah tua dan sedang sakit banyak yang tak bertahan. Mereka meninggal dunia di perjalanan.
Pejabat tinggi PBB untuk urusan HAM telah mengecam Myanmar pada Senin, 11 September 2017. PBB beranggapan, pemerintah Myanmar terlibat dalam operasi militer yang kejam melawan Muslim Rohingya di Rakhine. "Apa yang terjadi di sana adalah sebuah contoh tertulis dari pembersihan etnis," ujarnya.
Diberitakan oleh BBC, 13 September 2017, pekan depan PBB akan melakukan Sidang Umum yang diadakan pada 19 hingga 25 September 2017. Salah satu agenda yang akan didiskusikan adalah kasus kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine. Namun Aung San Suu Kyi, penerima Nobel Perdamaian yang dianggap sebagai representasi pemerintah Myanmar, sudah memastikan tak akan datang.
"Ada urusan yang lebih mendesak yang harus diselesaikan dalam negeri," demikian alasan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Myanmar. "Aung San Suu Kyi tak takut menghadapi masalah apa pun, tapi ada urusan yang lebih mendesak," ujar juru bicara itu menambahkan.
Kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine terus berulang. Namun kasus terakhir ini disebut sebagai kasus paling brutal yang dilakukan oleh militer.
