- Viva.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil Wakil Duta Besar Amerika Serikat Erin Elizabeth, untuk mengonfirmasi terkait dilarangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, masuk ke wilayah AS pada Sabtu 21 Oktober 2017.
Menlu bertemu Erin, pada Senin 23 Oktober 2017 pagi tadi. Retno mengatakan, terpaksa meminta penjelasan wakil dubes AS itu karena dubesnya tidak berada di Indonesia. Sementara pemerintah tidak mau menunggu lama mengingat hal ini sangat penting.
Menlu Retno mengatakan, pihak Kedubes AS hanya menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dan Amerika sangat baik.
"Mereka regret (penyesalan) and apology (meminta maaf), terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini. Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot dipersilakan untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," jelas Retno, di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.
Atas penjelasan wakil dubes AS itu, Retno mengatakan pihaknya menerima. Hanya, perlu dijelaskan apa penyebab Jenderal Gatot sempat tidak diizinkan masuk. Padahal itu untuk memenuhi undangan pihak AS sendiri.
"Bagi kita adalah dua hal yang berbeda. Satu, adalah resolves larangannya itu yang sudah tidak ada lagi. Tetapi yang kedua, kita sampaikan kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut terjadi. Kita sampaikan bahwa kita menunggu," jelas Retno.
Alasan penyebab kenapa Jenderal Gatot sempat dilarang, belum diberikan ke pemerintah Indonesia. Alasannya, di Washington (Ibukota AS) masih malam.
Namun Retno kembali menegaskan, pemerintah Indonesia tetap akan menunggu hingga AS memberikan alasan atas kejadian yang dialami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Tapi saya sampaikan bahwa ada urgensi pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi. Karena sekali lagi saya merujuk apa yang mereka sampaikan," jelasnya.
Semua komunikasi yang dilakukan dengan wakil dubes dan melalui telepon dengan dubes kemarin, Retno sudah sampaikan semuanya ke Presiden Jokowi.
