- REUTERS/Baz Ratner
VIVA – Pemerintah Indonesia terus menekan kejelasan sikap tegas negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap Amerika Serikat dengan keputusan sepihak memutuskan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Hal tersebut ditegaskan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan seusai acara jamuan Forum Bali Demokrasi ke-10 di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat.
Cecep menjelaskan, kecaman Pemerintah Indonesia mendapat respons positif. Bahkan, untuk menindaklanjuti proses tersebut, Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI di Turki.
"Itu sudah direspons banyak negara termasuk juga dalam kerangka OKI. Dan direncanakan Bapak Presiden akan hadir dalam pertemuan KTT OKI yang khusus membahas perkembangan terakhir isu Palestina," ujar Cecep, Jumat 8 Desember 2017.
Cecep menambahkan, dengan penekanan tersebut, pihaknya berharap akan ada keputusan strategis yang mampu menindak tegas sikap sepihak Amerika. "Kami berharap, melalui upaya-upaya bersama, akan ada satu jalan keluar terbaik. Kalau kami dari forum demokrasi sudah selesai, banyak negara sudah menyampaikan pandangannya," katanya.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menambahkan, pihaknya mengecam keras langkah sepihak Amerika Serikat memutuskan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aher meminta AS untuk mempertimbangkan ulang keputusan kontroversial tersebut.
Ia menegaskan, sikap tersebut tidak hanya melukai Muslim, namun melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami minta AS mempertimbangkan kembali. Selain melukai muslim dunia, juga melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat malah anggota tetapnya," ujar Aher.
Bahkan, sikap tersebut berakibat pada stabilitas keamanan dunia, terutama di Timur Tengah. "Dari Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota pengusung kemerdekaan Asia Afrika, kami menolak keras keputusan AS," tuturnya.
Aher memastikan, pihaknya konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sebagaimana diatur dalam amanah Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
