- VIVA/ Dani.
VIVA - Ratusan guru yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi geruduk kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Selasa, 16 Juli 2019. Para pengunjuk rasa yang didominasi para guru itu kesal karena banyaknya sekolah negeri baru bermunculan tahun 2019.
"Kami merasa dibohongi wali kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Karena sampai sekarang masih ada saja pendirian sekolah negeri baru," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.
Pantauan VIVA, di lokasi unjuk rasa, para pendemo yang kebanyakan wanita itu berjalan kaki sejauh 300 meter, mulai dari Islamic Center sampai ke kantor wali kota Bekasi. Dengan membawa poster, mobil serta alat pengeras suara, para pengunjuk rasa melakukan orasi tanpa menimbulkan kemacetan.
Dalam unjuk rasa yang dilakukan pukul 13.30 itu, mereka menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak pendirian sekolah baru, menolak intervensi wali kota Bekasi terkait kebijakan SMA negeri, meminta keadilan untuk sekolah swasta, tidak adanya dikotomi swasta dan negeri, dan menghentikan paradigma memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru.
Ayung menambahkan, sejak dibukanya sekolah unit baru sebanyak 7 sekolah, membuat ruang gerak sekolah swasta semakin sempit. Padahal, kata dia, dalam tahun ajaran 2018 lalu, sekolah swasta sudah minim mendapatkan siswa baru.
"Kalau ditambah sekolah baru, bagaimana mau eksis sekolah swasta," ujarnya.
Para pengunjuk rasa akhirnya diterima perwakilan Pemerintah Kota Bekasi. Mereka melakukan audensi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, beserta perwakilan pemerintah daerah. [mus]
Pendidikan Inklusif: Menakar Pembaharuan Sistem Pendidikan di Indonesia
Sistem pendidikan di Indonesia tengah mengalami perbaikan dan pembaruan, dengan fokus pada konsep pendidikan inklusif.
