- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, akhirnya ikut angkat bicara terkait kemacetan di Kota Depok. Pradi menegaskan, secara pribadi dirinya telah berupaya mencari solusi atas akar permasalahan yang ada.
Namun nyatanya, ide maupun gagasan yang sempat diusulkannya selalu menemui titik buntu.
Pradi menjelaskan, usulan tersebut telah kerap kali ia sampaikan. Bahkan pada 2017, dirinya sempat menggagas Jalan Juanda diteruskan sampai ke wilayah Beji, Limo dan sejumlah jalan alternatif lainnya dilebarkan.
“Dengan anggaran sekira Rp120 miliar, tapi itu kan dicoret lagi. Kalau mau dilebarin ya (area) pejalan kakinya dilebarin satu meter pedestrian supaya aman dan nyaman,” kata Pradi pada wartawan, Kamis 25 Juli 2019.
Pradi mengatakan, idealnya Depok mempunyai jalan yang saling menghubungkan dari timur ke arah barat. “Sebetulnya dari masterplan yang kita rencanakan tata ruang itu sudah ada, kenapa enggak dilanjutkan. Itu yang jadi pertanyaan,” tuturnya.
Dia meyakini, gagasan itu sebetulnya mudah saja direalisasikan. Sebab, dapat dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD.
“Dengan demikian bisa dilihat mana yang menjadi skala prioritas. Sementara masyarakat kan sudah teriak-teriak masalah kemacetan. Ini bisa jadi skala prioritas,” ujarnya.
Pradi berpendapat, konektivitas antarwilayah wajib dimunculkan lagi untuk mengurai kemacetan di Kota Depok. “Ini yang ada di kepala saya hendaknya kita pikirkan, kita buat mudah transportasi dari wilayah timur ke barat, utara ke selatan atau sebaliknya,” tuturnya.
Politikus partai Gerindra itu mengaku, dirinya telah berupaya untuk merealisasikan wacana tersebut. Namun sayangnya hal itu mendapat penolakan dengan dalih terbentur anggaran.
Pradi berharap pemda bisa bekerja sama dengan investor swasta untuk membangun jalan-jalan di Depok. Namun, tentunya harus mengikuti kaidah aturan yang ada, termasuk tata ruang di Depok agar jangan ada tumpang tindih.
Dia menuturkan, langkah menyiapkan masterplan harus dilakukan mulai dari sekarang. Nantinya, jika perlu direvisi rencana tata ruang itu dapat melibatkan konsultan publik.
“Kalau perlu dari luar kita ambil konsultannya untuk penataan kota lebih baik,” kata dia.
Selain terbentur dengan dalih anggaran, Pradi mengaku dirinya tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan mutlak.
“Persoalannya saya bukan pengambil kebijakan, tugas utama saya sementara terbatas. Kami sifatnya hanya memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Cita-cita saya sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Depok, adalah memprioritaskan mana yang buat ruang terbuka hijau, pendidikan, permukiman dan lain-lain,” ujarnya.
