- Fajar GM
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berjanji Pemprov DKI tidak akan mencabut bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada para siswa Jakarta yang ikut unjuk rasa di DPR beberapa waktu belakangan.
Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, jika pun para siswa melanggar aturan dengan ikut unjuk rasa, perlu ada pembinaan kepada mereka supaya selanjutnya senantiasa patuh aturan.
"Tidak ada (pencabutan KJP)," ujar Anies di Kantor Wali kota Jakarta Barat, Rabu, 2 Oktober 2019.
Anies menyampaikan, KJP merupakan bantuan ekonomi dari pemerintah supaya siswa yang keluarganya kekurangan bisa terus belajar di sekolah. Bantuan itu tidak terkait perilaku langsung siswa sehari-hari.
"Siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah, sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah," ujar Anies.
Anies juga mengemukakan, jika siswa terbukti melanggar aturan dengan ikut unjuk rasa, salah satu pihak yang harus memberi pembinaan dengan lebih baik adalah sekolah. Dengan demikian, siswa-siswa itu harus terus sekolah sehingga institusi pendidikan itu bisa memastikan mereka mendapat pembinaan yang dibutuhkan.
"Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga tuntas," ujar Anies.
OJK Beberkan Kunci Hadapi Memanasnya Dinamika Ekonomi Global
OJK meminta masyarakat untuk tidak panik merespons meningkatnya tensi geopolitik antara Iran-Israel.
