- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut wacana ganjil genap dan Margonda berbayar masih dalam tahap kajian. Idris mengaku ada banyak faktor yang membuat dua gagasan itu sampai saat ini belum dapat terealisasi.
“Itu semuanya masih dalam kajian, belum selesai kajiannya. Kajiannya bukan di daerah saja, apalagi ini wilayah jalan nasional. Kita berkonsultasi berkomunikasi,” kata Idris, Rabu 11 Maret 2020
Idris mengaku, kajian ini juga dilakukan pihak akademisi.
“Akademisi juga melakukan kajian dan masukan buat kita, golnya di kementerian,” ujar dia
Ketika disinggung soal target kajian kapan rampung, Idris mengatakan itu tidak dapat diprediksi. Ia pun menyebut sejumlah kendalanya.
“Susah ditargetkan karena sekarang ada case-case nasional yang cukup mengganggu. Macam-macam lah, misalnya ditargetkan timeline-nya Oktober bisa mundur. Kasusnya seperti sampah Nambo kita targetkan 2018, 2019, akhirnya mundur. Mundur lagi sampai ditargetkan Juni 2020 oleh gubernur,” paparnya
Idris pun menyinggung kesiapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai dan akan ramapi pada sekitar Juni mendatang.
“Kita juga enggak tahu kondisi-kondisi di lapangan seperti apa karena Juni masuk pilkada,” timpalnya lagi.
Namun, ketimbang wacana ganjil genap, Idris lebih tertarik menerapkan sistem tranportasi berbasis rel di atas (monorail). Bagi dia, sistem transportasi ini cocok untuk mengatasi persoalan macet di Kota Depok.
“Kita sudah punya blueprint masalah ini dan konsultasi ke pusat, apa yang prioritas kita lakukan ke pemerintah pusat. Diantaranya transportasi berbasis rel di atas,” ujarnya
Ia menyebut, monorail ini sudah dikaji. Nantinya akan ada empat ruas atau koridor.
“Nah ini yang baru bisa diajukan dalam waktu dekat koridor tiga dan itu masih kita lakukan pendalaman-pendalaman. Misalnya rute dari Pondok Cina-Bojongsari,” tuturnya.
