- VIVAnews/Syaefullah
VIVA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran seratus miliar lebih bagi para siswa tak lolos seleksi sekolah negeri untuk masuk sekolah swasta. Namun, para siswa itu juga harus termasuk mereka yang berhak dan terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19.
"Rp171.065.500.000 perkiraan uang yang dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan atau memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa terdampak COVID-19," kata Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto, dalam rapat dengan gubernur DKI Jakarta melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta dikutip Senin, 20 Juli 2020.
Baca juga: Karangan Bunga Berisi Pesan Kekecewaan PPDB Penuhi Balai Kota DKI
Saat ini, ia sedang melakukan penyesuaian siswa yang tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang tak lolos masuk negeri dengan data bantuan sosial COVID-19.
"Kenapa kami padankan (penyesuaian)? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19. Mereka yang layak dan terdampak COVID-19 adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, sebagai data padanan PPDB yang tidak diterima di negeri, asumsi berarti di swasta dipadankan dengan bantuan sosial. "Sehingga kita ketemu NIK orangtua dan dari situ kita mendapat data kelayakan orangtua yang terdampak ekonominya karena COVID-19," katanya.
Ia mengatakan, siswa mendaftar PPDB 2020 sebanyak 358.664 siswa dan yang sudah diterima di negeri 232.653 orang, dan yang tidak diterima ada 126.011 siswa. Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508.
"Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," katanya.
Nantinya, sumber dana untuk para siswa yang masuk sekolah swasta dan terdampak COVID-19 bisa melalui dana Bantuan Tak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2020.
"Kenapa bisa melalui APBD perubahan? Karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Artinya, tidak pada saat sekarang, tetapi di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan dimasukkan ke dalam APBD perubahan tahun 2020," ujarnya. (art)
