Depok Akomodasi Pulsa Internet untuk Guru dan Pelajar, Ini Caranya
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menegaskan belum bisa mengeluarkan izin terkait sekolah tatap muka karena status COVID-19 di kota tersebut masih berstatus zona oranye atau risiko sedang.
“Yang diperbolehkan oleh Menteri Pendidikan, Mendagri, Menkes, dan Menteri Agama, itu yang boleh tatap muka zona kuning dan hijau, tapi dengan protokol kesehatan dilaksanakan 100 persen karena satu ruangan maksimal 20 siswa,” kata Kepala Disdik Kota Depok Mohammad Thamrin, Rabu, 2 September 2020.
Kalau pun Depok mengarah zona hijau, Disdik tidak akan menerapkan sistem pembelajaran 100 persen tatap muka, namun akan diselingi pembelajaran online.
“Tapi itu tidak tahu kapan, kalau pun sudah boleh mungkin tatap mukanya 2 hari seminggu. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa memastikan kapan zona hijau itu terjadi,” ujar Thamrin.
Baca juga: Indosat Rilis Kuota Belajar Rp1 untuk 30GB, Hanya Sekali Pakai
Untuk mendukung pembelajaran online, Thamrin menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan subsidi kuota internet kepada para siswa berdasarkan nomor ponsel siswa itu. “Mungkin ada beberapa sekolah yang belum kirim, tapi diperpanjang sampai 11 September,” ujarnya.
Ketika disinggung soal mekanisme pembagian kuota internet gratis, Thamrin mengaku, pihaknya hanya meng-input data siswa dan nomor ponsel. Sedangkan teknisnya merupakan kewenangan kementerian.
“Tadi disampaikan, (kuota internet) akan dikirim langsung ke nomor HP. Jadi tidak lewat dinas, jangan nanti uangnya sekian ke mana nih. Semua akan diisi langsung dari kementerian,” katanya.
Dia menjelaskan setiap pelajar akan mendapat kuota sebanyak 35 GB, sedangkan guru 42 GB, dan mahasiswa 50 GB per bulan.
Lebih lanjut, Thamrin mengatakan, jumlah siswa keseluruhan dari tingkat SD-SMP di Kota Depok itu ada lebih dari 300 ribuan anak. “Perkiraan kita seperti itu. Guru saja yang di sekolah negeri sekitar 3.000-an, di swasta juga 3.500-an, dikalikan saja 42 GB. Dananya di kementerian.”
Akses wifi untuk warga
Selain menunggu paket internet gratis dari kementerian, Disdik Kota Depok juga sedang mengupayakan penyediaan wifi yang dananya bersumber dari perubahan anggaran.
“Kita akan memberikan akses internet ke RW-RW untuk siswa, baik itu siswa miskin maupun kaya dan di setiap titik itu mudah-mudahan radius 50 meter mungkin bisa diakses siswa,” ujarnya.
Program tersebut sudah diusulkan dan pelaksanaannya sedang menunggu pengesahan perubahan anggaran. “Mudah-mudahan secepatnya pemisahan dan bisa secepatnya dilakukan dan kegiatan ini ada di bawah Kominfo,” ujarnya.
Thamrin menargetkan, paling lambat akhir September ini. Selain internet, hal yang tak kalah penting menjadi persoalan adalah smartphone.
“Nah ini (HP) kami juga sedang berusaha berkoordinasi dengan pihak ketiga mengarahkan agar CSR-nya untuk siswa miskin. Ada penawaran dari pihak ketiga yang semoga bisa terealisasi agar siswa miskin juga bisa memiliki HP,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Evy Mulyani mengungkapkan, untuk menyiasati program pendidikan di masa pendemi, Kemendikbud dan Kemenang telah mengeluarkan berbagai produk komunikasi, seperti video panduan, buku saku, dan infografik. Sosialisasi melalui berbagai program talk show di stasiun televisi dan radio juga telah dilakukan sejak penetapan SKB tersebut.
“Namun, upaya-upaya tersebut perlu diperkuat dengan menarik partisipasi dari daerah dan satuan pendidikan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan perubahan perilaku,’’ katanya.
.Adapun tujuannya yaitu, memastikan kepatuhan dan semangat proaktif satuan pendidikan dengan didukung pemerintah daerah, untuk memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka.
“Menerapkan protokol kesehatan di satuan pendidikan, dan memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan, khususnya bagi peserta didik,” ujar Thamrin. (lis)
