- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membatalkan pembangunan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik oleh swasta.
"Sekarang kami lagi pikir buat apa kerja sama swasta, yang dia narik uang. Saya lagi minta ubah. Kalau investasinya Rp2 triliun, kenapa enggak sendiri," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jakarta, Senin 4 April 2016.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, jika dipegang oleh swasta, sistem ERP akan berorientasi mencari keuntungan. Padahal ERP dibangun untuk pengaturan kendaraan sebagai kebijakan pengganti three in one.
"Kalau swasta, dia hitungannya mau untung, mencapai target, pusing kita. Kalo kita yang atur lebih enak," ujarnya.
Selain itu, tarif dinamis juga akan diberlakukan. Tarif itu tergantung padatnya kendaraan di area ERP.
"Kalau Rp30 ribu kamu masih lewat (jalur ERP), saya naikin Rp50 ribu. Kalau Rp50 ribu masih lewat, (dinaikkan) Rp100 ribu aja sampai kamu kapok," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) yang akan bertanggung jawab mulai dari pengadaan hingga pengelolaan ERP.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sempat berkeinginan agar ERP dibangun swasta.
