- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pemprov DKI mulai menerapkan uji coba penghapusan sistem pengendali kemacetan 3 in 1, yang bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan roda empat pada waktu-waktu tertentu di sejumlah jalan protokol di Jakarta, Selasa 5 April 2016. Ujicoba akan berlangsung hingga dua minggu ke depan.
Berkaitan dengan rencana penghapusan kebijakan ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menawarkan kebijakan ganjil genap jika kemacetan berambah parah akibat penghapusan 3 in 1 nantinya. Ganjil dan genap diterapkan sebelum Electronic Pricing Road (ERP) dipasang.
"Tetap ERP, tapi kalau memang macet kayak Gatsu, mungkin kita akan kasih bus, kemudian akan terapkan ganjil genap," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa 5 April 2016.
Menurut Ahok, Pemda DKI telah lama mengkaji kebijakan ganjil genap. Namun, karena rencana penerapan ERP, ganjil genap akhirnya dibatalkan.
"Memang dari awal 3 in 1 sudah mau kita hapus. Karena itu, banyak membuat kemacetan di pinggiran. Nah, kita mau menuju ERP. Waktu mau menuju ERP, kita pikir bisa cepat, sebenarnya sebelum ERP kita mau ke yang ganjil genap. Jadi, waktu itu kita pikir swasta akan cepat memasang, ternyata memang aturannya tidak gampang ERP," katanya.
Namun, tambahnya, karena 3 in 1 disalahgunakan oleh joki untuk ekploitasi anak, kebijakan ganjil genap akan dihidupkan kembali. "Kalau tambah parah, harus terapkan ganjil genap, sambil tunggu ERP," kata Ahok. (asp)
Keuntungan yang Didapat Jika Gage Diganti dengan Jalan Berbayar
Menurut Kepala Unit Sistem Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta, penerapan jalan berbayar elektronik bermanfaat pada empat aspek.
