- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan membangun sendiri Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar guna mengatasi kemacetan di Jakarta bila benar kebijakan 3 in 1 dihapus. Ahok akan membatalkan rencana awal ERP dibangun swasta.
Menurut Ahok, alasannya mengubah pembangunan ERP karena prinsip dasar kebijakan itu pengaturan jalanan. Jika diserahkan ke swasta, Ahok khawatir ERP hanya dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan.
Apalagi, Ahok mengaku juga takut dipenjara, karena berpotensi mirip dengan kasus yang menjerat mantan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana yang ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus Payment Gateway pada 2014. Dan ia sebagai salah satu penggagas proyek tersebut.
"Kalau swasta, orang bikin sistem, ambil duit dari masyarakat, sebagian masuk dia, sebagian masuk ke kita, kalau gitu ini mirip-mirip kasusnya Denny. Bisa-bisa nanti diperjara," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu 6 April 2016.
Menurut Ahok, ERP akan mulai dikerjakan tahun depan. ERP dipersiapkan menjadi pengganti kebijakan 3 in 1 yang dianggap tidak efektif mengatasi kemacetan. Menjelang itu, Pemda DKI berencana memberlakukan kebijakan ganjil genap.
"Opsi kita penggantinya ERP, sebelum ERP opsi kita ganjil genap, selain dua itu enggak ada lagi," katanya.
Hujan Perparah Kemacetan di Jakarta Pagi Ini
Kepadatan lalu lintas sudah terjadi sejak pukul 06.30 WIB.
