- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Bermaksud mengadukan nasibnya karena tidak diberi kesempatan mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, sejumlah guru bantu alias guru honorer justru dimarahi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Para guru bantu itu dimarahi ketika mengadu saat bertemu langsung dengan Ahok di pendopo Balai Kota Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016.
Sebelum dimarahi Ahok, awalnya Fauzi (38), salah seorang guru bantu, mengatakan ada 66 guru bantu, termasuk dirinya, yang dinyatakan tidak bisa mengikuti Computer Aided Test (CAT) oleh BKD. Dari 5.422 guru bantu di Jakarta, ada 4.800 yang sudah mengikuti CAT. Adapun 66 orang, tidak bisa ikut saat BKD kembali menyelenggarakan tes untuk 622 orang sisanya.
Fauzi mengatakan, BKD banyak memberikan alasan. Salah satunya, 66 orang guru bantu tidak memenuhi syarat. Karena ijazah mereka adalah ijazah perguruan tinggi kelas jauh, serta program studi yang tidak linear.
"Padahal, dari 4.800 (guru bantu yang telah mengikuti CAT), ada yang ijazahnya sama, satu kampus," ujar Fauzi.
Sayangnya, Ahok tidak mentah-mentah menerima penjelasan yang disampaikan Fauzi. Menurutnya, guru bantu justru memiliki motif politik. Hal itu karena mereka menganggap Kepala BKD DKI, Agus Suradika, berperan dalam tidak diikutsertakannya mereka, kemudian meminta Ahok mencopot Agus dari jabatannya.
"Jangan main tuduh saja nih. Jangan asal ngomong. Buktinya mana? Terus salah BKD di mana? Saya sih main pecat saja kalau Kepala BKD macam-macam," ujar Ahok.
Ahok kemudian menyampaikan pengalamannya mengurusi persoalan guru bantu saat menjadi anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat itu, DPR sampai memanggil Wakil Gubernur DKI, Prijanto.
Ia melihat adanya kebijakan pemerintah mengangkat guru bantu menjadi PNS justru banyak dimanfaatkan oknum. Tindakan oknum itu, persis seperti yang sedang ia hadapi, melakukan protes saat prosedur pengangkatan tidak menyertakan mereka dalam proses seleksi.
"Begitu ada yang masuk (seleksi). Tapi dia enggak, dia teriak. Itu saya enggak suka," ujar Ahok.
Lagi pula, Ahok mengatakan, BKD memiliki mekanisme yang baik untuk menentukan seorang guru bantu pantas diangkat. BKD memiliki pertimbangan jika seorang guru bantu, karena memiliki masalah administrasi, tidak diikutsertakan dalam proses seleksi.
Walau tidak ikut seleksi tahun ini, pada seleksi tahun berikutnya, mereka yang tidak ikut, malah akan dijadikan prioritas.
"Kita berusaha memasukkan. Tapi ada kuota (dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), ada keterlambatan. Tapi bukan berarti berkas enggak bisa diterima. Tahun 2015 enggak bisa, tahun 2016 dicoba. Ditunggu penyelesaiannya," ujar Ahok.
Ahok meminta para guru bantu tidak meragukan komitmen pemerintah mengangkat mereka. Namun, melihat motivasi dan tuntutan para guru bantu yang saat ini ada di hadapannya, Ahok merasa mereka bukan orang yang tepat untuk diangkat.
Tuntutan yang mereka sampaikan menyiratkan motif politik. Mereka bukan memprotes. Karena merasa sebagai guru berkualifikasi yang tidak diikutsertakan seleksi.
"Saya justru jujur ya kalau Anda kayak begitu, saya takut Anda diterima sebagai CPNS, mentalnya bukan mau kerja ini. Mentalnya mental politik," ujar Ahok dengan nada tinggi.
Meski demikian, Ahok juga mengatakan, jika maladministrasi (kesalahan administrasi) memang menjadi sebab mereka menjadi tak ikut seleksi, ia akan meminta BKD melakukan penelusuran. "Jadi tolong, kami sudah bilang akan memasukkan (semua guru bantu menjadi PNS). Tinggal kami atur-atur administrasi," ujar Ahok.
Mendengar hal itu, para guru bantu berterima kasih. Salah seorang dari mereka juga meminta maaf jika cara mereka menyampaikan keluhan malah memancing reaksi amarah dari Ahok. "Terima kasih, Pak. Maaf," ujar seorang ibu.
