- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas pungutan liar (pungli) di setiap instansi pemerintah.
Ahok mengatakan, hal itu telah dilakukan Jokowi sejak menjadi gubernur DKI Jakarta. Ketika menjabat pada periode 2012 hingga 2014, Jokowi banyak memecat oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan melakukan pungli.
"Jadi sebenarnya sejak kami di Jakarta, beberapa kali oknum PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dipecat, termasuk oknum-oknum di penataan kota dipecat, sebagai PNS lho. Jadi udah kami lakukan. Jika ada laporan pungli di sini, kami langsung berhentikan sebagai PNS," ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 12 September 2016.
Menurut Ahok, saat ini proses perizinan di Jakarta relatif lebih baik. Dengan sistem pengawasan, oknum PNS yang ketahuan melakukan pungli dipastikan akan dipecat. Hal itu termasuk bagi para guru yang kerap meminta sumbangan tak jelas kepada orangtua murid.
"Saya saja sekarang hampir tiap hari ada berhentikan (PNS). Termasuk pungli di sekolah. Oknum guru kami berhentikan lho," kata Ahok.
Untuk itu, Ahok meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan kendala atau dipalak oleh oknum petugas saat mengurus perizinan di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, tim dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI menggelar Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan, Selasa, 11 Oktober 2016. Operasi itu ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
