- VIVA.co.id/Purna Musafirian
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan Gerakan Basmi Tikus (GBT) atau lebih dikenal dengan Sayembara Tikus Rp20 Ribu per ekor di seluruh penjuru DKI Jakarta.
Hal itu ditanggapi oleh calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, program sayembara seperti itu hampir serupa dengan yang pernah diterapkan oleh beberapa negara.
"Di India pernah ada obral (Ular Kobra). Satu kobra diberi harga. Lalu yang terjadi adalah orang justru pada berternak Kobra sampai akhirnya pemerintah memutuskan tidak lagi membeli Kobra," kata Anies di posko Cicurug, Jalan Cicurug nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 20 Oktober 2016.
Setelah pemerintah India menghentikan program tersebut, peternak justru membebaskan Ular Kobra yang mereka ternak. Akibatnya, jumlah Ular Kobra yang bebas semakin bertambah, sehingga menimbulkan masalah baru lagi.
"Yang menarik para penjual, peternak justru membebaskan Kobranya. Jadi malah banjir Kobra. Itu kejadian di India," imbuhnya.
Menurut Anies, apa yang pernah terjadi di India, bisa diambil pelajarannya untuk DKI Jakarta. Apakah kebijakan itu berdampak baik atau tidak untuk DKI Jakarta.
Kendati begitu, mantan Rektor Universitas Paramadina itu tidak mau menanggapi kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yang awalnya dicetuskan oleh wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat itu.
"Saya nggak ngomong di Jakarta. Kita belajar aja dari negara lain yang pernah melakukan hal serupa. Pernah juga dilakukan di Myanmar, di Vietnam dan mereka punya pelajaran. Itu sebabnya penting membaca pengalaman banyak negara," ucap Anies.
"Saya tidak mengomentari kebijakan yang sekarang," tegasnya.
