12 Februari, Jokowi Wajib Nonaktifkan Ahok dari Gubernur

VIVA.co.id – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri harus memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta usai masa cuti Pilkada DKI 2017.

Ketentuan itu, kata Mahfud tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 83 Ayat 1.

"Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut (tersangka) ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara," kata Mahfud MD di Gedung KPK, Kamis, 9 Februari 2017.

"Tidak ada pasal lain lagi yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan. Lho, ini kan dakwaan kok. Iya kan. Dakwaannya sudah jelas," ujarnya menjelaskan.

Mantan Ketua MK itu menjelaskan, saat masa cuti kampanye Ahok selesai pada 11 Februari 2017, maka Ahok diaktifkan lagi menjadi Gubernur DKI karena aturan pilkada. Namun setelah itu, di hari yang sama, yakni tanggal 12 Februari 2017, presiden melalui Mendagri harus kembali menonaktifkan Ahok. 

"Tapi kalau tanggal 12 (Februari 2017) ini Pak Ahok tidak dicopot, presiden harus mengeluarkan Perppu. Karena tak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut (Pasal 83) itu," kata Mahfud. 

Meski demikian, , ada tanggung jawab yuridis bila Presiden mengeluarkan Perppu. Karena itu, dia menyarankan agar Presiden memikirkan dengan matang, bila hendak menerbitkan Perppu untuk mencabut pasal 83 dalam UU Pemda.

Halaman Selanjutnya

"Presiden boleh mencabut pasal itu, misalnya dengan hak subjektifnya, asalkan mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu," kata Mahfud.