Distribusi KJP Telat

Ahok: Orang Bank DKI Mau Jatuhkan Saya?

Ahok saat mengunjungi korban kebanjiran di Cipinang Melayu, Senin 20 Februari 2017.
Sumber :
  • VIVA.co.id / Anwar Sadat

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal antrean ribuan warga saat pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Sabtu 25 Februari 2017.

Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022

Ahok mengatakan, tidak terdistribusinya kartu bagi penerima periode baru tersebut sempat tertunda saat dirinya memasuki cuti kampanye.

Hal tersebut juga menanggapi pernyataan tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang menyebut pembagian KJP bermuatan politik, sebagai tudingan tak berdasar.

Hasto dan Ahok Sampaikan Pesan Megawati untuk Politisi Muda

"Jadi Desember banyak orang tidak dapat KJP sampai Januari 190 ribu. Itu kenapa bilang politis orang Bank DKI mau jatuhkan saya?" kata Ahok di Balai Kota, Kamis 2 Maret 2017.

Ahok juga mengatakan, tudingan pembagian KJP  untuk mengerek suaranya di putara dua pun tidak masuk akal. Sebab terlambatnya pendistribusian KJP sebelum pencoblosan putaran pertama, seharusnya diributkan sejak dulu sebagai alat menyerang dirinya.

Ruko Milik Ahok di Medan Terbakar, Tiga Orang Alami Luka Bakar

"Nah itu merugikan saya dong itu waktu pemilihan 15 Februari 2017. Banyak orang tidak terima KJP saya rugi," ujarnya.

Lantas, mantan Bupati Belitung Timur itu pun menjelaskan alasan Pemprov DKI terlambat membagikan KJP. Hal itu lantaran adanya proses lelang yang terlambat bagi perusahaan pencetak kartu tersebut. Pembagian KJP, kata Ahok, untuk mengejar ketertinggalan bagi warga yang belum menerima bantuan pemerintahan di bidang pendidikan pelajar itu

"Kenapa enggak dibagi, ada masalah lelang penyuplai kartu telat. Sekarang dia sudah masuk dia mesti kejar dong ketinggalan tahun lalu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik menduga pembagian KJP yang disalurkan lewat Bank DKI di kantor pemerintah bermuatan politis. Tudingan itu didasarkan bisa menguntungkan petahana yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang kemungkinan maju kembali di putaran dua. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pembagian di kantor pemerintah melanggar aturan.

"Program rakyat kan ada aturannya. Sepanjang yang saya tahu, mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya pencairan di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada," ujarnya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya