- Syaefullah/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan sepenuhnya persoalan pemindahan Ibu Kota kepada pemerintah pusat. "Kalau kami di Jakarta ya terserah pemerintah pusat bagaimana kajiannya. Bappenas ya yang bikin kajiannya," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.
Menurut Djarot, pemindahan Ibu Kota bukan perkara sederhana. Sebab tidak hanya terkait infrastruktur tapi juga persoalan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kalau memindahkan Ibu Kota berarti kementerian juga pindah, betul ndak? Iya dong. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga dipikirkan. Jadi menurut saya ini butuh kajian mendalam dan tidak sesederhana, se-simple apa yang kita bayangkan sekarang," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil tak memungkiri, perlu pertimbangan yang matang terkait dengan pemilihan daerah sebagai Ibu Kota baru. Sebab, daerah tersebut akan selamanya menjadi pusat Ibu Kota.
Rencananya, pemerintah akan menentukan lokasi akhir Ibu Kota baru pada 2018. Pemilihan lokasi tersebut tetap berlandaskan pada hasil kajian yang dilakukan, serta pertimbangan dari Presiden Joko Widodo selaku eksekutor utama.
"Kami masih cari alternatif-alternatif di samping Palangkaraya. Tempat yang paling suitable dan yang paling bagus," kata Sofyan saat ditemui di Kompleks Kepresidenan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana untuk pemindahan ibu kota tidak akan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pun akan membuat skema yang memudahkan swasta untuk ikut menggarap rencana itu.
Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota
Sejumlah anggota DPR RI meminta Pemerintah di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan.
