Djarot Klaim PNS DKI Baik-baik, Tidak Ikut HTI

Djarot Saiful Hidayat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengklaim tidak ada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang bergabung dengan organisasi kemasyarakatan anti Pancasila.

Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru

"Enggak ada. Orang di sini baik-baik," kata Djarot usai pelantikan ketua penggerak PKK di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.

Menurut dia, imbauan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah tepat, di mana PNS yang terlibat organisasi anti Pancasila disarankan mundur.

Menag Yaqut Buka Suara Soal HTI Diduga Gelar Kegiatan di TMII

"Orang di sini baik-baik. Jangan dicari-cari," ujarnya. 

Menteri Tjahjo sebelumnya memperingatkan PNS yang bergabung dengan ormas anti Pancasila agar mengundurkan diri. Peringatan itu dia sampaikan menyusul keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, yang belakangan berkembang kabar banyak pegawai negeri yang menjadi kader organisasi itu.

HTI Diduga Gelar Kegiatan di TMII, Polisi Akan Periksa Panitia Penyelenggara Acara

"Kalau ada PNS yang terlibat dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya, silakan mengundurkan diri saja dari PNS," kata Tjahjo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung pada Minggu, 23 Juli 2017. 

Mantan sekretaris jenderal PDIP ini menambahkan, PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan terhadap siapa pun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara.

"PNS sebagai warga negara Republik Indonesia harus konsisten. Sikap yang seiring dengan negara dan harus menjaga serta terlibat aktif mengimplementasikan ideologi negara," ujarnya.

Ia menegaskan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sudah final menjadi ideologi dan dasar negara. "PNS harus menjaga jangan sampai ada paham lain, ideologi lain yang ingin membenturkan dengan ideologi Pancasila yang sudah final," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya