- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta penghuni rumah susun yang masih menunggak biaya sewa untuk mengubah gaya hidupnya.
Ia menemukan, banyak warga rusun yang menunggak itu masih dalam usia produktif. Menurut dia, subsidi yang diberikan pemerintah untuk membantu pembiayaan sewa harus dibarengi dengan pola hidup yang sederhana.
"Yang di rusun juga mesti kerja. Ini sudah murah sekali maka pola hidupnya harus digeser. Kemarin sudah saya lakukan survei, ternyata yang tinggal di rusun itu yang usia produktifnya masih tinggi, masih 93 persen, masih bisa bekerja," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2017.
Saefullah mengatakan, biaya sewa yang dikenakan bagi penghuni hanya Rp300 ribu. Bila merujuk data yang dipaparkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, tarif sewa itu hanya sebesar Rp36.000-Rp110 ribu untuk tipe rumah susun 18 meter persegi.
Untuk tipe paling besar yakni tipe 36 meter persegi, pemerintah mengenakan biaya Rp158 ribu-Rp610 ribu. Harga Rp300 ribu dikenakan bagi warga yang terkena program relokasi. Sebab, bangunan miliknya ditertibkan oleh pemerintah.
"Cuma Rp300 ribu kok. Kalau dia ngerokok sebungkus sehari berapa? Rp22 ribu loh rokok. 10 hari aja udah Rp220 ribu. Kalau 30 hari udah Rp660ribu. Udah lebih (dari biaya sewa). Rokoknya dikurangin coba," katanya.
Saefullah menyatakan, pengurangan atau penghapusan biaya sewa tidak mungkin dilakukan. Sebab, pemerintah juga memberikan kemudahan lain, yakni memberikan pelatihan produktif bagi warga untuk meningkatkan kompetensinya.
Penagihan tunggakan akan tetap dilakukan. Namun, penghuni diberikan kompensasi untuk mencicil agar mereka memiliki niat untuk membayar. "Saya tidak setuju kalau ini semua dihapus karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup. Mudah-mudahan jadi ibadah juga buat dia," ujarnya.
Tunggakan sewa para penghuni rusun hingga bulan Juni 2017 terus membengkak hingga Rp32 miliar. Tunggakan itu terdapat di 23 rusun yang tersebar di empat wilayah kota.
Kebanyakan penunggak ini beralasan tak bisa membayar sewa karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Ada juga yang beralasan penghasilan yang dimiliki tidak sebanding dengan pengeluaran.
Penunggak sewa rumah susun terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari Rp32 miliar tunggakan sewa rusun, Rp10 miliar di antaranya merupakan tunggakan penghuni rusun-rusun di Jakarta Timur.
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, ada 13 rusun di Jakarta Timur yang penghuninya menunggak uang sewa. Para penghuni yang terbanyak menunggak ialah penghuni di Rusun Marunda, Jakarta Utara.
