Djarot Terima Sertifikat Tanah Taman BMW dari Jokowi

Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah Taman BMW (Bersih, Manusiawi, Wibawa) di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat. Selain itu, penyerahan sertifikat juga untuk Gedung Balai Kota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Menteri AHY Bongkar 2 Kasus Mafia Tanah Bernilai Miliaran di Jawa Timur

Selain aset strategis itu, Djarot sekaligus menerima sertifikat tanah untuk arena pacuan kuda Pulomas di Jakarta Timur, serta sertifikat pengelolaan pulau reklamasi C dan D. Penyerahan sertifikat ini dalam rangka acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategi Nasional se-Jabodetabek di Lapangan Park And Ride Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah, ini baru saja, kita serahkan sertifikat (Taman) BMW yang di Jakarta Utara, kepada Pak Gubernur. Diangkat, Pak Gub. Nah ini, sertifikatnya sudah diserahkan," ujar Jokowi, Minggu, 20 Agustus 2017.

Cek Fakta: Gibran Mengatakan Pemerintah Sudah Bagikan 110 Juta Sertifikat Tanah

Jokowi berkisah pengurusan sertifikat untuk Taman BMW, sudah dilakukan sejak ia menjadi Gubernur DKI pada 2012 hingga 2014 silam. Lahan itu sendiri, sebelumnya hendak digunakan untuk membangun stadion yang akan digunakan sebagai kandang klub Persija Jakarta.

Meski demikian, menurut dia, karena rumitnya prosedur yang ditempuh, pengurusannya tak kunjung rampung hingga ia meninggalkan jabatan itu.

Sertifikat Tanah Elektronik Minimalisir Mafia Tanah, Kata Menteri Hadi

"Coba bayangkan. Waktu saya jadi Gubernur DKI Jakarta, ngurus yang namanya sertifikat BMW, untuk stadion, enggak rampung-rampung. Sampai saya enggak jadi Gubernur, belum rampung juga," ujar Jokowi.

Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Sofyan Djalil mempermudah prosedur pengurusan tanah. Pasalnya, menurut dia, masyarakat dipastikan akan menemui kesulitan yang lebih besar jika pemerintah daerah saja pernah tak kunjung rampung mengurus sertifikat untuk tanah mereka.

Jokowi sendiri membebani Kementerian ATR/BPN target perampungan lima juta sertifikat tanah pada tahun ini.

"Hati-hati sekarang. Saya pantau, saya awasi terus urusan sertifikat. Jangan ada yang bermain-main urusan sertifikat ini. Saya peringatkan semuanya. Semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani. Bahwa juru ukurnya kurang, akan kita tambahi terus," ujar Jokowi.
    

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya