Raperda APBDP Molor, Djarot: DPRD Ajukan Bujet Tak Rasional

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Sumber :
  • Yunisa Herawati/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta 2017 molor. Penyebabnya, paripurna yang seharusnya digelar pada Jumat, 29 September 2017 batal dilakukan karena tak mencapai kata sepakat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan eksekutif. 

Sirkuit Formula E Pakai Bambu, Gilbert-PDIP Tuding Anies Bohong Lagi

Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, pihaknya menolak mengesahkan Raperda itu karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.  

"Saya tidak mau tanda tangan karena banyak nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan. Ini saya tidak mau," kata Djarot, usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monas, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. 

Cek Fakta: Anies Resmi Ditahan KPK

Contohnya, kata Djarot, terkait biaya rapat. Dewan meminta setiap kali rapat, pimpinan mendapat Rp3 juta, wakil Rp2 juta dan anggota Rp500 ribu. Kemudian rapat boleh dilakukan maksimal 3 kali sehari. Menurut Djarot, angka yang diajukan itu tak masuk akal. "Coba dikaliin jadi berapa? Enggak bisa," katanya. 

Soal tunjangan transportasi, kata Djarot, Dewan juga meminta anggaran biaya mobil di APBD-P. Padahal, masing-masing anggota dewan telah memiliki mobil dinas. Jika dewan tetap ingin ada anggaran sewa mobil, Djarot meminta agar mobil dinas ditarik lebih dulu. 

Daftar Gaji dan Tunjangan DPRD DKI yang Naik pada 2022

"Saya minta, sebelum itu dikeluarin, semua mobil dewan satu per satu harus ditarik dulu. Baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Sebelum dikembalikan, jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu," ujarnya. 

Sebelum ada penyempurnaan dari mata anggaran yang diajukan, Djarot mengatakan tidak akan menandatangani Raperda APDP-P. "Maka ini perlu disempurnakan supaya tidak melanggar aturan," katanya. (ase)

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono

Politikus PDIP Kritik Soal Anggaran Sirkuit Formula E Naik Rp10 Miliar

Anggaran pembangunan sirkuit Formula E tambah sebesar Rp10 miliar. Menurut Gembong, jika ada penambahan anggaran itu maka harus melalui kontrak ulang. 

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022