- VIVA/Fajar GM
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengabaikan potensi kehilangan pendapatan asli daerah sebesar Rp30 miliar dari pajak yang dipungut dari hotel dan griya pijat Alexis. Uang sebesar itu, katanya, tak ada artinya dengan kerugian yang dialami masyarakat Ibu Kota.
Lagi pula, Gubernur berargumentasi, bukan pemikiran yang benar jika membiarkan Alexis terus melanggar dengan alasan bahwa Pemerintah Provinsi mendapatkan kompensasi uang yang besar.
"Akal sehat, nih; apakah karena pemasukan yang banyak, (lalu) pelanggaran dibiarkan; apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan," Anies menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 1 November 2017.
Dia menegaskan, peraturan wajib ditegakkan, tidak boleh ditoleransi meski atas dasar pendapatan dari pajak. Jika pemerintah tunduk pada pendapat, hukum tak akan pernah tegak dan artinya pula semua orang akan melanggar. “Kalau menegakkan peraturan dengan pemasukan, ongkosnya mahal," ujarnya
Pemerintah Provinsi menghentikan bisnis Hotel Alexis, Anies mengklaim, justru demi menyelamatkan masyarakat. Nilainya jauh daripada sekadar uang pendapatan dari pajak Alexis.
“Jadi,” kata Gubernur, “saya menyelamatkan yang tak ternilai; harga diri, nilai sebuah ketertiban.”
Pernyataan Anies tentang pajak itu merespons keterangan pers PT Grand Ancol Hotel yang mengklaim membayar pajak sebesar Rp30 miliar per tahun untuk kegiatan hotel, restoran, dan griya pijat Alexis.
“Dengan pembayaran pajak satu tahunnya tiga puluh miliar rupiah, bisa dibayangkan omzetnya berapa. Kami taat pajak, kami penyumbang pajak DKI Jakarta,” kata Lina Novita, Legal Corporate Alexis Group, dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.
