- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA – Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mencatat baru 67 mobil dinas DPRD yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, pengembalian mobil dinas itu telah melewati batas waktu pada 31 Oktober 2017.
"Update terakhir 67," kata Kepala BPAD Achmad Firdaus di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2017.
Menurut dia, mobil-mobil tersebut nantinya akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mobil itu belum bisa dijual karena terhambat aturan usia kendaraan belum tujuh tahun. "Di Permendagri 19/2016 ada aturannya tentang barang milik daerah. Karena usianya belum tujuh tahun, bisa sistem sewa," ujarnya.
Meski mobil belum dikembalikan sampai batas waktu yang ditentukan, kata Achmad, pihaknya tidak bisa memberi sanksi. Hal itu merupakan kewenangan dari Sekretaris Dewan.
"Kebijakan Sekwan. Sekwan kan biasanya ada surat peringatan. Itu internal mereka. Saya kan sifatnya menerima, tempat sudah saya sediakan," katanya.
Sebelumnya, dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017, setiap anggota dewan menerima tunjangan transportasi. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menarik dan melelang mobil dinas anggota Dewan.
Mobil Dinas Polri Tabrak Lari Pemotor di Depok, Polisi: Oknum Diperiksa Satlantas
Pengendara mobil dinas Polri itu viral di media sosial karena aksinya yang diduga tabrak lari pemotor lalu melarikan diri.
