Senator PDIP: Sudirman Semrawut Jika Anies Izinkan Motor

Tanda Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Protokol di jam-jam tertentu. Mahkamah Agung akhirnya mencabut pembatasan itu.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Derah DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang bakal membolehkan sepeda motor melintasi ruas jalan protokol, Sudirman-Thamrin. 

Surya Paloh Restui Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024, Begini Respons PKB

Menurut Prasetyo, jika Anies masih bersikukuh memberikan izin bagi sepeda motor untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, maka sama saja merusak upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Selain itu, larangan sepeda motor di ruas tersebut sudah berjalan bagus. "Saya enggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya, pembangunan ada MRT, TransJakarta dan lain-lain. Kita menekan agar teman-teman pengguna jalan naik kendaraan umum," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Selasa 7 November 2017.

KPU: Tambahan Alat Bukti dari Kubu Anies dan Ganjar Tidak Sesuai Fakta

Pras mengatakan, sebaiknya Anies mengkaji rencananya itu secara mendalam dan tak cuma asal membela pemotor saja. Dan yang harus diketahui oleh Anies, kawasan Sudirman-Thamrin merupakan jalan protokol dan banyak dilalui tamu negara dan orang-orang penting.

"Kita atur nanti setelah transportasi masa itu baik, nah baru itu kita pikiran. Itu kan ada Istana Negara, ada kementerian dan lain-lain. kalau ada motor, ya bukan kita diskriminasi ya. Tapi diatur yang baik ya," ujarnya

Nasdem Akan Hormati Putusan MK Soal Sengketa Hasil Pilpres

Pras menuturkan, dia akan mendiskusikan hal ini ke Anies. Ia akan coba memberikan pandangan terkait beberapa dampak negatif yang akan terjadi apabila wacana tersebut direalisasikan.

"Kita harus koordinasi. Dia harus berpikir itu VVIP, kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya, semua dialihkan ke MRT ya. Dan busway ada. Kita kan menekan masyarakat beralih ke situ (transportasi umum). Tapi kalau itu dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat," ujarnya.
 

Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir

Tim Hukum Anies-Cak Imin Optimis Gugatan Soal Hasil Pilpres 2024 di MK Bisa Dikabulkan

Tim Anies-Cak Imin sudah menyerahkan sejumlah bukti ke MK.

img_title
VIVA.co.id
16 April 2024