- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta membantah hasil temuan Ombudsman RI tentang adanya pungutan liar dan pembocoran informasi razia ke pedagang kaki lima.
Menurut Wakil Kepala Sapol PP DKI, Hidayatullah, dia telah menyelidiki temuan Ombudsman itu. Tapi tidak ditemukan seorang pun bawahannya yang menarik pungutan liar dari PKL dan juga bersekongkol dengan preman.
"Enggak ada. Kita sudah cari, enggak ada. Kita belum menemukan Satpol PP memungut-mungut uang di kaki lima," kata Hidayatullah, Jumat, 24 November 2017.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada preman yang sengaja memfitnah Satpol PP dengan mengaku memberikan setoran kepada petugas dari hasil pungutan liar ke PKL.
"Yang ada itu preman-preman. Anak wilayah ngakunya bawa (setor) ke Satpol, ke camat, ke lurah. Yang ada begitu," ujarnya.
Kendati demikian, jika memang benar-benar terbukti, kata dia, pihaknya akan menindak tegas petugas Satpol PP itu. "Kalau benar-benar ada ya kita proses sesuai aturan. Kalau memang dia secara pasal dipecat jadi satpol PP," lanjut Hidayatullah.
Temuan dugaan pungutan liar dan persekongkolan antara Satpol PP dengan preman dan PKL ini diungkap Ombudsman RI setelah melakukan investigasi tentang keberadaan pedagang kaki lima di lokasi terlarang di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta.
Ada enam lokasi yang dimonitor Ombudsman RI, yakni Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Setiabudi Menara Imperium, Jatinegara, Setiabudi Perbanas dan Stasiun Manggarai.
Dalam investigasi itu, tim Ombudsman menemukan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban dan penataan PKL.
Petugas Satpol PP dan kelurahan setempat, diduga sengaja melakukan pembiaran agar bisa mendapatkan keuntungan dari para PKL.
Baca: Ada Petugas Satpol PP DKI Bocorkan Razia ke PKL
(ren)
