- Pemprov DKI
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyatakan kritik dari lembaga Ombudsman RI terkait semrawutnya kawasan Tanah Abang akan menjadi evaluasi bagi pihaknya.
Ia ingin ke depan, beda pendapat antara informasi yang dilansir Ombudsman dengan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI tidak terus bergulir, sehingga membingungkan masyarakat.
"Itu masukan, kita akhiri polemik. Jadi, Satpol PP punya poin, Ombudsman juga (punya) poin, ada. Kita buat lebih baik ke depan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin 27 November 2017.
Sandiaga meminta, kepada institusi Satpol PP dan petugas di lapangan tidak langsung terdiskreditkan dengan kritik seperti ini. Mereka perlu melaporkan juga laporan yang dimiliki, bisa kepada dirinya atau Gubernur DKI Anies Baswedan secara komprehensif, hingga akhirnya penataan di kawasan niaga terbesar se- Asia Tenggara tersebut bisa terpecahkan.
"Kita harapkan ke depan Satpol PP bisa membangun citra untuk menjadi betul- betul menjadi Pamong Praja, menjadi pelayan masyarakat," ujarnya.
Seperti diketahui Ombudsman Republik Indonesia telah menginvestigasi praktik maladministrasi di kawasan pusat belanja Tanah Abang. Temuannya didapati, sejumlah pelanggaran di antaranya adanya persekongkolan antara petugas Satpol PP dengan preman untuk menarik pungutan.
Pungutan yang bersifat ilegal itu dikenakan bagi pedagang kaki lima untuk membiarkan lapak usaha mereka berjualan berada di tempat terlarang. "Keduanya (ormas dan PKL) berjejaring dengan oknum Satpol PP agar tidak melakukan penggusuran terhadap PKL itu," kata Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala, 2 November 2017.
TikTok Shop Gerus Omzet UMKM, DPR: Platform Digital Harus Tunduk Regulasi RI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menyoroti sepinya pembeli di pasar konvensional lantaran masifnya social commerce di medsos seperti TikTok Shop
