Kemensos Jawab Sindiran PKH Jadi Modal Pilkada Khofifah

Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos, Harry Hikmat.
Sumber :

VIVA – Kementerian Sosial kembali menepis sindiran bahwa Program Keluarga Harapan atau PKH jadi alat mobilisasi dukungan sehingga calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenangi Pemilihan Gubernur Jatim versi quick count.

Kemensos tidak pernah mengarahkan pilihan politik relawan PKH mendukung calon-calon tertentu.

Isu mobilisasi dukungan pendamping PKH ke Khofifah mengemuka kembali setelah calon Gubernur Jatim nomor urut dua, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengatakan bahwa ada indikasi kuat intervensi kekuasaan dalam Pilgub Jatim.

"Ada indikasi kuat dalam penggunaan program pemerintah untuk memobilisasi dukungan," kata Gus Ipul di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 29 Juni 2018, lalu.

Banyak pihak mengaitkan pernyataan Gus Ipul itu dengan PKH. Maklum, sebelum maju sebagai calon gubernur, Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial dan PKH adalah program di kementeriannya.

Menanggapi itu, Dirjen Perlindungan dan Jamsos pada Kemensos, Harry Hikmat mengatakan bahwa kebijakan dari Menteri Sosial secara tegas menyatakan bahwa SDM dari PKH harus netral, independen dan tidak terlibat kepentingan politik praktis.

"Selama kami melakukan pemantauan pada pelaksanaan Pilkada, kalau ada isu-isu, ya, bisa terjadi karena pendamping PKH sebagai manusia biasa mereka punya hak politik. Tetapi dalam konteks korps sebagai pendamping PKH, yang notabene pegawai Kementerian Sosial, maka etika pegawai Kementerian Sosial harus diterapkan," kata Harry di sela koordinasi PKH di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin malam, 2 Juli 2018.

Karena itu, lanjut Harry, bila ada pendamping PKH yang mengikuti kegiatan kampanye calon tertentu, itu sifatnya individual dan dia dilarang menggunakan dan membawa atribut PKH.

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Khofifah Sebagai Gubernur Jawa Timur

"Sebagai contoh ada mereka diundang buka bersama oleh paslon calon tertentu, ya bisa saja sebagai pribadi bisa datang tapi enggak boleh memakai seragam PKH, misalnya, sehingga masyarakat melihat itu sebagai kegiatan individu," ujarnya.

Harry memastikan bahwa isu berkembang pendamping PKH terlibat aktif dalam Pilkada Jatim itu tidak benar. "Bahwa ada kedekatan secara emosional di Pilkada Jawa Timur paslonnya (nomor urut) pertama pernah jadi Menteri Sosial, ya wajar. Itu satu hal yang tidak bisa kita nafikan. Tapi kebijakan secara struktural tidak arahan tertentu dari Kementerian Sosial kepada pendamping PKH untuk bergerak mendukung calon tertentu," terang Harry.

Khofifah Wanti-wanti Pendukung Prabowo-Gibran: Hati-hati Serangan Fajar

Seperti diketahui, duet Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul perolehan suara atas paslon Saifullah Yusuf-Puti Guntur dalam Pilgub Jatim versi quick count dan hitung cepat Komisi Pemilihan Umum setempat. Bila nanti diresmikan KPU, Khofifah adalah Gubernur Jatim pertama dari kalangan perempuan. Dia melengkapi sembilan kepala daerah perempuan kabupaten/kota di Jatim.

Pemabaran hasil survei ARCI soal Pilgub Jatim 2024 di Surabaya.

Simulasi 3 Nama Pilgub Jatim Versi ARCI: Khofifah Unggul, Dibayangi Cak Imin dan Risma

Berdasarkan popularitas figur, Khofifah juga unggul.

img_title
VIVA.co.id
27 Maret 2024