Komisi Yudisial Sebut Pengadilan Pungut Biaya ke Caleg Langgar Etika

Ilustrasi pemilu.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Komisi Yudisial menyampaikan, pengadilan negeri atau militer, melanggar etika peradilan jika terbukti memungut biaya terhadap calon legislatif (caleg) yang membuat surat keterangan bebas pidana.

Unik, Tanpa Banner, Baliho atau Sticker Elah Karmilah Lolos Jadi Anggota DPRD

Juru bicara KY, Farid Wajdi menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur pembebasan biaya itu.

"Hal ini bukan soal berapa besaran nilai pungli yang diminta, melainkan substansi perbuatan yang memang murni melanggar sebuah norma. Pelanggaran tersebut memiliki nilai dugaan kuat sebagai pelanggaran etika," ujar Farid di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Masinton Pasaribu Ungkap Tak Lolos ke Senayan, Jatah Kursi PDIP Hilang Satu

Saat ini, Farid menyampaikan, KY telah menerima laporan tentang dugaan praktik koruptif itu di sejumlah pengadilan. Farid tidak membeberkan pengadilan mana yang melakukannya. Namun, KY dipastikan akan mempersiapkan tindakan, untuk menjerat oknum-oknum yang berupaya meraup keuntungan itu.

"Informasi tersebut tidak akan berhenti pada pemberitaan media saja, tindak lanjut terhadap perbuatan dimaksud menjadi perhatian dan komitmen KY," ujar Farid.

Singgung Politik Uang Pemilu 2024, AHY: Ugal-ugalannya Luar Biasa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Bamsoet Nilai Sistem Demokrasi Pemilu Langsung Perlu Dikaji Ulang karena Marak Politik Uang

Bamsoet menilai sistem demokrasi dengan pemilihan langsung perlu dikaji ulang karena sistem tersebut mendorong adanya demokrasi yang bersifat transaksional.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024