- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membantah terkait video viral di media sosial. Video itu terkait ucapan tokoh 212 Ustaz Bachtiar Nasir yang menyebut Tito mendukung Ideologi Khilafah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya dalam acara Silaturahmi Nasional Da'i Kambtibmas yang bertemakan 'Kita Wujudkan Pemilu 2019 Yang Aman Dan Damai' di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa malam 17 Juli 2018.
Tito menceritakan ketika itu, dia melihat video viral yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir di tengah kelompok-kelompok Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Di tengah-tengah masyarakat kelompok HTI dan (Bachtiar) menyampaikan bahwa Indonesia harus menerapkan sistem Khilafah. Sistem Khilafah lah yang paling pas untuk negera Indonesia ini. Karena demokrasi liberal tidak benar menghancurkan negara ini. Dan saya sudah bertemu langsung oleh orang yang sangat berkompeten. Dan saya berdiskusi dengan orang yang berkompeten itu. Yaitu Kapolri Jenderal Tito Profesor Doktor Tito Karnavian. Dia mengatakan bahwa demokrasi ini sudah rusak. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem Khilafah," kata Tito mengulang ucapan Bachtiar Nasir di video viral yang diterimanya.
Usai melihat video tersebut, mantan Kapolda Metro Jaya itu pun langsung berkomunikasi dengan Bachtiar Natsir melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengklarifikasi ucapan Bachtiar Nasir tersebut.
"Saya langsung WhatsApp yang bersangkutan (Bachtiar). Masih ada WA-nya ini. Ustaz itu saya anggap orang yang cerdas, negarawan. Setahu saya berkali-kali kita diskusi. Pengalaman saya, terkesan. Tapi begitu melihat kata kata ustaz di situ, saya hilang kesan. Kesan saya ustaz tidak secerdas yang saya lihat," kata Tito.
Kemudian, Tito menegaskan bahwa tak pernah menyampaikan mendukung Khilafah. Ia menyampaikan bahwa demokrasi liberal saat ini jika melampaui batas dapat menjadi pemecah bangsa.
"Tapi saya tidak mengatakan ganti Khilafah. Tidak sama sekali, tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kaya demokrasi liberal," kata Tito.
Menurut Tito, demokrasi liberal akan diterima bila masyarakat dalam kesejahteraanya sudah dalam kelas menengah.
"Saat ini yang saya sampaikan paling pas, demokrasi asli Indonesia. Demokrasi pancasila," kata Tito.
