Khofifah Gubernur, Kapolda Jatim Ingin Penggantinya Dijabat Wanita
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin berharap, suatu waktu jabatan yang diembannya dipimpin oleh jenderal polisi wanita, sekurangnya wakil kepala Polda.
Tampilnya Khofifah Indar Parawansa yang terpilih sebagai gubernur Jatim, diharapkan menjadi inspirasi dan penyemangat para Polwan mencapai itu.
Harapan itu disampaikan Machfud, seusai mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Ke-70 Polisi Wanita di Lapangan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, pada hari ini, Rabu 5 September 2018.
Hadir juga pada kesempatan itu, Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Kepala Polda Jatim, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal.
Menurut Machfud, banyak prestasi telah dicapai polisi wanita di Indonesia, termasuk di Jatim. Karena itu, dia berharap, kemampuan dan peran Polwan bisa setara dengan polisi laki-laki. "Bahkan, jangka panjangnya, kita harap seperti dulu, ada polisi wanita jadi Kapolda di Jawa Timur. Dirlantas sudah pernah," katanya.
Polwan, katanya, harus mengisi posisi penting di lingkungan Kepolisian. Misal, kepala Kepolisian Resor yang beberapa daerah diamanahkan kepada Polwan tetap harus ada. Tentu, prestasi dan kemampuan tetap jadi pertimbangan. "Bahkan, saya berharap, kalau sekarang gubernurnya wanita, ke depannya paling tidak Wakapolda dari polisi wanita," ujarnya.
Khofifah mengaku sudah lama akrab dan bergaul dengan lingkungan Polwan sejak tahun 2000. Sejak saat itu pula, dia sering bersama purnawirawan Polwan memprakarsai Tempat Pelayanan Perempuan dan Anak (TPPA), yang dimulai dari Polda Metropolitan Jakarta Raya. Di akhir pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur waktu itu, sudah berdiri sedikitnya 19 TPPA.
Khofifah memuji Polda Jatim yang lingkungannya ramah dan memberi ruang yang sama kepada Polwan. "Alhamdulillah, pada HUT Polwan ke-70, saya tadi diajak Pak Kapolda melihat gedung baru. Rasanya, gedung baru ini didesain sangat friendly (nyaman), juga terutama bagi mereka (Polwan) yang masih berproses," ujar Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu. (asp)
