- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA - Sembilan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. Mereka datang bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait pencegahan korupsi di wilayah masing-masing usai dilantik.
Salah satu yang ikut dalam rombongan yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan KPK mengingatkan area rawan korupsi mulai dari perencanaan hingga anggaran.
Selain itu, lembaga yang diketuai Agus Rahardjo ini mengingatkan kepala daerah dalam memutuskan kebijakannya bersama DPRD.
"Jangan lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati. Yang kedua jangan sampai dalam proses perencanaan dan penanggaran kita banyak program yang tidak untuk kepentingan rakyat," kata Nurdin di Gedung KPK.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, sembilan kepala daerah termasuk dirinya turut meneken pakta integritas.
Sama seperti Nurdin, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, menyebut hal-hal yang baik dari sebelumnya akan dilanjutkan ketika menjadi gubernur. Emil merupakan mantan Wali Kota Bandung sementara Nurdin ialah Bupati Bantaeng dua periode.
"Intinya KPK ingin kami menjaga integritas mumpung baru mau mulai," ujar Emil.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa undangan ini untuk menyamakan persepsi perihal pengelolaan keuangan daerah. Tjahjo mengungkapkan, 9 kepala daerah yang baru dilantik sepakat menggunakan perencanaan anggaran daerah secara elektronik atau e-Budgeting.
"Sama-sama bahas area rawan korupsi, bahas perencanaan anggaran, mekanisme pembelian barang dan jasa dan perlu ada e-katalog," kata dia.
Selain Nurdin dan Emil, hadir juga Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas.
