Empat Tahun Memimpin, Jokowi Belum Selesaikan Masalah Intoleransi

Diskusi publik 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sumber :
  • Fajar GM

VIVA – Presiden Joko Widodo dianggap, masih belum mampu menyelesaikan masalah-masalah terkait intoleransi di masyarakat selama empat tahun ia menjadi kepala negara bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF

Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, pada era kepemimpinan Jokowi sejak 2014, kasus-kasus intoleransi seperti pembubaran diskusi, hingga penyegelan tempat ibadah agama tertentu oleh kalangan yang merasa tidak sepaham, masih sering terjadi.

"Di era Jokowi, upaya-upaya untuk membangun pluralisme, kemajemukan untuk menciptakan integrasi nasional, masih menghadapi tantangan serius," ujar Arie dalam diskusi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018.

Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas

Arie menilai, Jokowi juga belum berhasil sepenuhnya mencegah terjadinya ketegangan antarkelompok dan antaridentitas. Tak kalah penting, pemanfaatan identitas agama dan identitas primordial seperti etnis juga masih terjadi.

"Komodifikasi agama, etnis, masih marak terjadi di berbagai tempat," ujar Arie.

Antre Open House Jokowi Sempat Ricuh, Istana Minta Maaf

Arie menyampaikan bahwa kondisi yang memprihatinkan ini merupakan masalah turun temurun, yang memang sulit dituntaskan juga oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Namun, sebagai kepala negara, Jokowi juga mau tak mau harus mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Apakah ini jadi tanggung jawab Jokowi semua? Sebagai Presiden tentu harus bertanggungjawab," ujar Arie.

Arie mengingatkan bahwa persoalan ini juga bisa menjadi semacam bom waktu, meski Jokowi mengklaim telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pembangunan suatu negara bisa terancam, jika bibit intoleran masih bersemi di masyarakatnya.

"Ini PR serius, karena meski ada capaian ekonomi yang begitu besar, kalau kerentanan masyarakat sipil akibat masalah berbasis identitas ini tidak segera digarap, ini bisa merusak dalam waktu satu, dua tahun," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya