- VIVA/Bayu Nugraha
VIVA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap umat muslim di Provinsi Uighur, China. Tokoh yang akrab disapa ARB itu menilai tindakan Pemerintah China tersebut menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
"Serta merupakan pelanggaran dan bahkan penindasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana piagam HAM-PBB," kata Aburizal melalui keterangan resminya, Jumat, 21 Desember 2018.
Oleh karena itu, sebagai bangsa yang cinta damai, sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila, Aburizal mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas dan tidak ragu-ragu untuk membantu dan menyelamatkan saudara-saudara muslim Uighur dari tindakan sewenang-wenang.
Sebelumnya, Pemerintah China diduga menindas sejumlah besar warga suku Uighur, sebuah kelompok minoritas muslim. Mereka diduga ditahan di kamp-kamp khusus dan mengalami penyiksaan.
Atas kasus ini, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi masyarakat Uighur di China. Indonesia menegaskan bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia.
Pada hari ini, massa dari Persaudaraan Alumni 212 juga menggelar aksi solidaritas untuk muslim Uighur di depan Kedutaan Besar China, di Jalan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 21 Desember 2018. Mereka bahkan membakar spanduk yang bergambar bendera China. (hd)
Ritel Fashion China Hadapi Ancaman Boikot di Tengah Tuduhan Eksploitasi Warga Uighur
Organisasi Save Uyghur, yang didukung organisasi HAM 'Justice for All' yang berbasis di Chicago, telah memulai kampanye boikot terhadap toko pakaian online China, Shein.
