- VIVA/Adin Rachmani
VIVA – Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, KH Noor Ahmad, mengatakan pihaknya akan segera menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi kerja sama Islam dan Rabithah Alam Islami, terkait dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur di China.
"Terdapat kemungkinan dan sudah terpikirkan, kami secara resmi akan mengirim surat. Selain ke Pemerintah juga ke OKI, Rabithah Alam Islam, dan PBB tinggal pelaksanaannya saja," ucap Noor Ahmad di kantor pusat MUI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2018.
Noor mengatakan, tindakan ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan MUI dan masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimpa muslim Uighur.
"Sebelumnya kan pemerintah Indonesia dan perwakilan MUI sudah bertemu dengan duta besar China, untuk meminta kejelasan dari muslim Uighur Namun pemerintah China membantah adanya pelanggaran HAM seperti yang diberitakan," tambah Noor.
Diketahui, kaum muslim Uighur mendapatkan kasus diskriminasi di Xianjiang, China, yang diduga dilakukan oleh pemerintah China. (ase)
Mengenal Xinjiang, Rumah Mayoritas Muslim di Negara China
China merupakan salah satu kekuatan global yang signifikan, dikenal dengan sebutan "Negeri Panda". Xinjiang, salah satu provinsi di China dengan mayoritas muslim di sana.
