Segunung Masalah di Pemasyarakatan, Yusril Sarankan Dirjen PAS Diganti – VIVA

viva.co.id

Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva

viva.co.id

Jumat, 11 Januari 2019 | 21:19 WIB

Segunung Masalah di Pemasyarakatan, Yusril Sarankan Dirjen PAS Diganti

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.
Photo :
  • VIVA.co.id/ Nur Faishal.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

VIVA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyoroti berbagai macam permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Seperti jual beli kamar, kaburnya warga binaan hingga terjadinya kerusuhan.

Guna membenahi itu semua, Yusril berpandangan bahwa penanganan lapas atau rutan harus dilakukan oleh orang yang paham betul atas kondisi yang ada.

"Sejak saya menjabat Menteri Hukum dan HAM 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah. Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk. Karena itu lapas yang sudah melebihi kapasitas akan selalu menimbulkan masalah," kata Yusril di Jakarta, Jumat 11 Januari 2019

Menurut Yusril, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun harusnya bisa untuk penambahan lapas atau rutan. Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, pihaknya bisa membangun LP Cipinang dan Rutan Salemba.

"Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujar Yusril.

Untuk itu, pakar hukum tata negara ini menilai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan. Orang yang spesialis menangani penjara dan sebaiknya tamatan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) karena dia yang harus mengerti masalah penjara.

"Kalau tidak bisa diubah pemimpinnya, ya akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan dan sebagainya," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta pertanggungjawaban Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly terkait kasus suap fasilitas sel mewah. Zulkifli menilai apa yang dilakukan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein berada dalam pengawasan Dirjen PAS yang dinaungi oleh Kemenkumham.

Menurutny,a bentuk tanggung jawab itu bisa berupa pengunduran dari Dirjen PAS. Dirjen PAS membawahi semua kalapas. "Paling tidak Dirjennya kan. Kalau semua kalapas itu masa Dirjennya enggak tahu," ujarnya.

Desakan mundur kepada Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami juga datang dari Komisi III DPR RI dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Desakan tersebut mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin. (mus)
 

    Muat Lainnya...