VIVA – Sejumlah komponen pers bergandengan untuk menyukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2019. Tahun ini mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai penggeraknya, komponen pers lain yang ikut serta menyukseskan HPN 2019 ialah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Menurut Direktur Komunikasi PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah HPN 2019 diputuskan karena Surabaya adalah daerah yang merupakan pusat kegiatan metropolitan kedua setelah Jakarta.
"Rangkaian HPN juga digelar di daerah lain di Jatim. Di antaranya di Jombang, Bangkalan, dan Jember. Kegiatannya berbeda-beda, namun, seiring dengan menguatnya era digital, tidak jauh-jauh dari tema besar, yakni 'Pers, Menguatkan Ekonomi Kerakyatan, berbasis digital," kata Yusuf, Minggu, 3 Februari 2019.
Selain dengan Pemprov Jatim, komponen pers juga menggandeng berbagai kementerian, perusahaan swasta, media massa, serta para tokoh dari kalangan media massa, media sosial, perguruan tinggi, kalangan milenial, dan lainnya. Hal itu karena disadari pers juga milik masyarakat.
Masih Silang Pendapat
Soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) hingga kini masih menjadi persoalan. Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan berpendapat agar hak pelaksanaan hari pers diserahkan kepada Dewan Pers.
Dewan Pers dianggap lebih netral dan milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia. Meski bisa diputuskan bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers.
Seperti diketahui, AJI dan IJTI mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi. Terutama menyangkut soal tanggal, di mana 9 Februari sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar,” katanya. Yang pasti, Bagir setuju ada pembahasan soal HPN. Dia menyarankan permasalahan ini disampaikan ke pemerintah agar dibahas bersama.
“Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya, bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus. Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar,” katanya.
