- ANTARA/R. Rekotomo
VIVA – Keputusan pemecatan terhadap 13 taruna Akademi Kepolisian atau Akpol yang terlibat dalam kasus pembunuhan sesama taruna Akpol, adalah langkah yang sangat tepat, tegas, dan terukur.
Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada keputusan Polri, Kalemdikpol, dan Gubernur Akpol, yang sudah bersikap tegas memecat 13 taruna Akpol tersebut.
Semula, ada 14 taruna Akpol yang terlibat dalam kasus penyiksaan yang menyebabkan terbunuhnya taruna Akpol bernama Muhammad Adam pada 18 Mei 2017 lalu.
"Artinya, kasus ini sudah terkatung-katung sudah hampir dua tahun, baru kemudian ada keputusan tegas," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Februari 2019.
Dari ke 13 taruna itu ada dua anak jenderal, tujuh anak kombes, dan empat anak orang biasa. Sebelumnya, pengadilan negeri sudah memecat satu taruna yang terlibat, yang notabene dari anak orang biasa.
Dari pantauan IPW, semula keputusan pemecatan terhadap 13 taruna Akpol itu berjalan alot, meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan inkrah terhadap kasus itu. Alotnya keputusan ini akibat adanya usulan, dari ke 13 taruna cukup hanya empat yang dipecat, tetapi usulan itu memunculkan polemik.
"Akhirnya, diputuskan semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan taruna Akpol harus dipecat dari Akpol," ucapnya.
Menurut Neta, sikap tegas ini sebuah langkah maju. Selama ini, penanganan kasus penganiayaan di Akpol, cenderung tertutup dan baru kali ini penanganan kasus di Akpol sangat transparan.
"Dan, baru kali ini pula begitu banyak taruna Akpol dipecat akibat melakukan penyiksaan yang menyebabkan kematian," ujarnya.
Sikap simpati terhadap keputusan tegas itu harus diberikan semua pihak, agar marwah Akpol tetap terjaga. Bagaimana pun, Akpol adalah lembaga pendidikan dan chandradimuka tempat melahirkan kader-kader Polri yang profesional, humanis, dan menjunjung tinggi nilai nilai HAM.
Akpol, kemudian tidak boleh melahirkan para algojo yang bersikap biadab yang tega membantai dan membunuh rekan sesama taruna.
"Semua pihak, harus mau menerima keputusan ini, terutama keluarga pelaku. Sebab, siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab," katanya. (asp)
