KPK Mau Debat Capres Kedua Singgung Penegakan Hukum SDA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap proses penegakan hukum sektor sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu poin yang disinggung para kontestan dalam debat Pemilihan Presiden 2019, Minggu, 17 Februari 2019 malam nanti. 

Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto

"Kami berharap itu dijadikan salah satu poin di dalam debat itu, agar penegakan hukum di sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan itu berjalan dengan semestinya," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif kepada wartawan, hari ini. 

Laode mengakui, KPK tak masuk dalam tim panelis debat kedua. Namun, KPK memiliki berbagai kajian mendalam terkait sektor SDA ini.

KPK Periksa Keponakan Surya Paloh

Poin penting dalam kajian yang dilakukan KPK, adalah perbaikan secara menyeluruh terkait tata kelola SDA, baik kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lainnya. "Kedua adalah proses penegakan hukumnya, kepada pihak-pihak yang dianggap salah dan melawan serta melanggar regulasinya," kata Laode.

Laode menambahkan, hasil kajian yang dilakukan institusinya terkait SDA, menguak masih banyaknya masalah dalam sektor SDA. 

KPK Setor Uang ke Kas Negara Rp1,1 Miliar dari Eks Pejabat Muara Enim

Di sektor pertambangan mineral dan batubara (mineral), misalnya. Dalam kajian yang dilakukan lembaga antirasuah itu ditemukan persoalan yang jadi celah korupsi, antara lain soal renegosiasi kontrak karya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 

Selanjutnya, pelanggaran dalam good mining practice. Kegiatan pertambangan seharusnya menaati peraturan yang terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai, dengan berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi. Selain itu, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan. 

Selain itu, KPK menemukan hal lain yakni penyelundupan bahan tambang ke luar negeri, dan persoalan dalam penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban. "Masalah lainnya pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat," ujarnya.

Debat kedua Pilpres 2019 akan digelar Minggu, 17 Februari 2019 malam. Debat akan mengangkat isu energi, sumber daya alam, lingkungan hidup,  pangan, dan infrastruktur. 

Dalam debat kali ini hanya akan menampilkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya