Menag Lukman Minta Pemda Alokasikan Dana untuk Forum Kerukunan Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Kanan).
Sumber :
  • M Yasir/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Konferensi Nasional V Forum Kerukunan Umat Bersatu (FKUB) Indonesia di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sabtu, 2 Maret 2019.

PSI Janji Sahkan RUU Kerukunan Beragama Jika Masuk Parlemen

Pada sambutannya, Lukman menyinggung soal penganggaran untuk FKUB. Ia pun mendorong agar dibuat Peraturan Presiden (Perpres) penganggaran untuk FKUB oleh pemerintah daerah.

"Selain APBN, juga harus ada alokasi khusus dari APBD-APBD kita, dengan Perpres bisa kita siapkan sehingga ada kesadaran kepala daerah dan wakil-wakil rakyat kita untuk mengalokasikan anggaran," ujarnya.

Ketemu Paus Fransiskus di Vatikan, Megawati Bahas Perdamaian Dunia Hingga Perubahan Iklim

Selain itu, menurut dia, FKUB juga harus berupaya meyakinkan kepala daerah bahwa kerukunan umat beragama manfaatnya akan dirasakan di daerah tersebut. Tujuannya agar pemerintah daerah berperan aktif dalam menjaga kerukunan.

"Saya ingin menitipkan, mari kita senantiasa untuk tidak pernah lelah mengupayakan agar seluruh anak bangsa ini kembali mengajarkan amalan agama, esensi dari ajaran pokok agama itu sendiri," harapnya.

Gibran: Singkawang Jadi Percontohan Kerukunan Beragama

Distrupsi agama menjadi hal sangat berbahaya. Atas nama agama, Lukman menjabarkan, masih banyak oknum yang memanfaatkan hal itu untuk menyebarkan kebencian dan murka.

"Ini sama sekali bukan jati diri agama, bukan watak agama, karena esensinya agama adalah mengayomi," ucap dia.

Karena itu, Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir mengkampanyekan moderasi agama atau penghindaran keestreman.

Miniatur kerukunan beragama 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan, daerah sangat menjunjung kerukunan umat beragama. Hal itu terwujud dalam suasana yang damai dan aman di antara beragamnya budaya. Karena itu Sulsel dianggapnya seperti miniatur kerukunan beragama di Indonesia. 

"Sulsel ini daerah multi etnis dan agama, namun tetap rukun dalam Bhineka Tunggal Ika," ucapnya. 

Upaya pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan tersebut, kata Nurdin, yakni mentransformasikan semangat kesatuan. Sebagai media saling melengkapi sesama, bukan untuk menghasilkan perbedaan tapi untuk melahirkan gagasan.

"Perbedaan dianggap sebuah konflik, dianggap sebagai sumber perpecahan. Namun Sulsel telah membuktikan dirinya sebagai salah satu daerah yang toleransi beragama," kata dia.

Ia pun memaparkan filosofi "Sipakatau" atau memanusiakan manusia yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan di Susel. Filosofi itu, menurutnya, mengajarkan arti menghormati sesama dan saling membantu.

"Hal ini yang menjadikan kita sadar akan fitra sebagai manusia. Saling memanusiakan dan saling memuliakan," tuturnya. 

Kemudian filosofi "Sipakainge", yang berarti saling mengingatkan, masyarakat saling menegur, dan saling mengingatkan. Sifat ini membuat masyarakat merasa saling memiliki dan menjaga sikap serta menjaga sesama.

"Diantara banyak filosofi hidup Sulsel, kedua filosofi ini menciptakan dan menjadikan Sulsel bersatu. Saya juga punya mimpi besar, Sulsel bisa menjadi miniatur rumah besar kerukunan umat beragama Indonesia," kata Nurdin. 

Sementara itu, Ketua FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyebut, sebanyak 1.500 orang perwakilan FKUB dan peserta se-Indonesia hadir dalam Konferensi Nasional V tahun 2019 tersebut. 

Pada kegiatan itu, turut dilaksanakan deklarasi damai FKUB. Isinya, Pileg dan Pilpres merupakan momentum strategis dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya Pemilu damai, sehat, cerdas dan bermartabat.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya