Kampanye Terbuka, Jokowi-Ma'ruf Bidik Unggul di Sumatera

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Suara Paslon 01 menurut hasil survei Kompas berada di bawah 50 persen.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf membidik untuk meraih keunggulan di daerah Sumatera, dalam kampanye terbuka Pilpres 2019. 

Donald Trump Unggah Video Kampanye Jelekkan Joe Biden Secara Blak-blakan, Tim Kampanye Murka

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, satu bulan menjelang pemungutan suara digelar, keunggulan petahana masih rendah di daerah itu.

"Dari berbagai survei harus diakui, di banyak provinsi di Sumatera, memang capres-cawapres 01 belum unggul. Itu tentu di sana harus menjadi fokus kampanye kita juga," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Memanas, Israel Siapkan Warga untuk Hadapi Perang Besar di Lebanon Melawan Hizbullah

Selain itu, Arsul menyampaikan, Jawa Barat juga turut menjadi daerah yang dibidik supaya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf meningkat di sana. "Kalau di Pulau Jawa, Jawa barat masih menjadi fokus kami," ujar Arsul.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Jokowi-Ma'ruf juga akan memfokuskan kampanye mereka di daerah yang menjadi simbol Indonesia. Daerah itu, misalnya Aceh yang merupakan provinsi paling barat, juga Papua yang merupakan provinsi paling timur.

Ketua Bawaslu: Pak Presiden dan Pak Menhan Bertemu, Masalahnya Dimana?

"Simbol ke-Indonesia-an, NKRI itu seperti Aceh dan Papua, karena di sana lah ada Sabang, ada Merauke. Capres dan cawapres Insya Allah akan hadir," ujar Arsul.

Kampanye terbuka telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Kampanye dilaksanakan di dua zona, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU. (jhd)

Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebut MK Bisa Anulir Hasil Pilpres 2024, Guru Besar IPDN Beberkan Alasannya

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024