- BNPB.
VIVA - Hujan deras yang mengguyur seluruh wilayah di Bengkulu selama 26 April 2019 sore hingga 27 April 2019 pagi telah menyebabkan bencana banjir dan longsor. Sungai-sungai meluap dan longsor terjadi di banyak tempat.
Bencana banjir dan longsor terjadi di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yaitu di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
"Dampak bencana meluas," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Minggu, 28 April 2019.
Sutopo menyampaikan data sementara dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana.
Sedangkan, kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota.
"Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau," kata Sutopo lagi.
Saat ini, lanjutnya, banjir sebagian sudah surut di beberapa wiayah wilayah. Namun, banjir masih banyak menggenangi permukiman di beberapa wilayah.
Dia mengatakan dampak bencana susulan yang mungkin timbul adalah munculnya penyakit kulit dikarenakan minimnya air bersih, gangguan ISPA, dan lain-lain. Selain itu, longsor dan banjir dapat berpotensi kembali terjadi jika curah hujan tinggi.
Sutopo menegaskan bahwa penanganan darurat bencana terus dilakukan. Gubernur Bengkulu, Rohodin Mersyah, telah memerintahkan seluruh jajaran SKPD di Bengkulu agar mengerahkan potensi yang ada di daerah untuk membantu penanganan darurat bencana. Gubernur Bengkulu juga telah melaporkan dampak bencana kepada Kepala BNPB Doni Monardo.
BNPB sendiri telah mengirimkan Tim Reaksi Cepat untuk mendampingi BPBD dan memberikan bantuan dana siap pakai untuk operasional penanganan darurat. Kepala daerah yang daerah mengalami bencana dihimbau segara menetapkan status darurat untuk mempercepat penanganan darurat.
