KPK Terima Banyak Laporan Dugaan Suap Jabatan Rektor PTN

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa pihaknya saat ini banyak menerima laporan terkait skandal suap pengisian jabatan rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri. 

Rektor Nonaktif UP Bakal Lawan Tuduhan Pelecehan Seksual: Saya Punya Dosa Apa?

Meski begitu, kasus-kasus tersebut, kata Laode, belum ada yang naik ke tingkat penyidikan.

"Memang perlu diklarifikasi lagi ya, (KPK sudah) banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi," ujarnya di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

Rektor Nonaktif UP soal Tuduhan Lakukan Pelecehan Seksual: Saya Malu, Makanya Pakai Topi

Laode menuturkan, laporan terkait suap dalam pengisian jabatan rektor yang diterima pihaknya terjadi di sejumlah perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti dan Kemenag

"Dua-duanya (dilaporkan), baik Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama ada. Jadi, kalau di Kemenristekdikti itu kan ada kuota yang diberikan kepada menteri itu kan suaranya 30 persen (pemilihan rektor), itu biasanya bisa disalahgunakan," kata Laode.

Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto

Diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Ketum PPP Rohamurmuziy alias Rommy, dan pemberi suap Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin serta Kepala Kantor Kemeneg Kabupaten Gresik, Muafaq. 

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pancasila, Prof. M. Anis

16 Nama Ikut Jadi Calon Rektor Universitas Pancasila, Akademisi hingga Purnawirawan TNI-Polri

Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pancasila (PPR UP) menutup pendaftaran bakal calon rektor (bacarek) Universitas Pancasila periode 2024-2028. Pendaftaran ditutup 1 Ma

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2024