- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai sistem yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) narkotika Langkat, Sumatera Utara buruk sehingga kericuhan kembali terjadi.
Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan, harus dilakukan pembenahan sistem untuk membenahi permasalahan lapas ini. Sebab, kasus kerusuhan hingga menyebabkan pembakaran lapas bukan yang pertama kali terjadi. "Kasus pembakaran yang terjadi di lapas Langkat, jelas itu juga menjadi perhatian kita," kata Heru, Jumat, 17 Mei 2019.
Menurut dia, pembenahan harus segera dilakukan agar kasus ini tak terjadi di tempat lain. "Harus segera dilakukan pembenahan biar enggak terulang terus," ujarnya.
Selama ini, kata Heru, fenomena yang terjadi di dalam lapas-lapas di Tanah Air sudah dipantau pihaknya melalui deputi pemberantasan. Bukan hanya napi semakin liar, namun warga binaan yang ada di dalamnya masih dengan bebas melakukan pengendalian narkotika.
"Dari beberapa pengungkapan yang kami lakukan, semua bermuara ke lapas. Yang terbaru kemarin, 200 kilogram sabu dikendalikan dari lapas Cirebon," ujarnya.
Heru menyebutkan, pihaknya sudah melaporkan masalah itu ke Dirjen Pemasyarakatan (dirjen PAS) sejak setahun belakangan. Namun, perbaikan sistem tak juga kunjung dilakukan sehingga terus menimbulkan kejadian.
"Kami bicarakan formula untuk menanggulanginya sudah setahun ini berjalan. Harapannya perbaikan sistem untuk memutuskan mata rantai jaringan mereka," ujarnya.
Namun, hingga masalah ini kembali muncul, perbaikan sistem belum juga dilakukan. Beberapa napi yang menjadi operator dan playmaker masih belum juga dipindahkan ke lapas Nusakambangan. "Akibatnya ya seperti ini, napi masih bebas menjadi operator dan di sisi lain muncul kerusuhan," kata Heru.
Perbaikan lain, menurut Heru, juga harus membenahi masalah sipir yang ada di dalamnya. Karena selama ini, mereka yang membantu para napi untuk dapat hidup bebas di dalamnya. "Kami juga sudah meminta kepada dirjen PAS untuk menindak tegas keterlibatan sipir, jangan hanya sanksi disiplin saja. Apalagi selama ini kami sudah memproses beberapa kalapas terkait pencucian uang," ujarnya.
