- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meyakini semua pihak, termasuk peserta Pemilu bertanggung jawab terhadap keamanan jelang pengumuman rekapitulasi pada 22 Mei 2019 mendatang.
Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, tanggung jawab itu berlaku, karena diatur dalam Undang Undang sebagaimana pelaksanaan tahapan yang akan dijalankan.
Menurut Fritz, tanggung jawab keamanan selain pada aparat TNI/Polri, perlu juga partisipasi dari peserta pemilu itu sendiri.
"Saya rasa ini, tanggung jawab bukan sekedar tanggung jawab KPU, Bawaslu ataupun DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), tetapi juga tanggung jawab peserta pemilu, pemerintah, serta masyarakat," kata Fritz, saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Minggu 19 Mei 2019.
Menurut Fritz, pihaknya percaya kepada TNI/ Polri menjaga keamanan yang belakang dikhawatirkan banyak pihak terjadi pengumpulan massa di satu tempat.
Bawaslu bersama KPU pun, kata dia, selalu diundang untuk berkoordinasi
"Sepanjang yang saya tahu bahwa secara keamanan, saya yakin TNI/ Polri bisa melihat dan memberikan hal- hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga, tanggal 22 atau 23 atau 21 atau mulai hari ini akan baik baik saja," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut, aparat Kepolisian telah siap mengamankan rencana demonstrasi pada pengumuman hasil pemilu.
Pengamanan, termasuk mengawal aksi demonstrasi yang massanya disebut datang Jakarta maupun daerah. Ia menyebutkan, Kepolisian mengerahkan 30 ribu personel bersama-sama dengan TNI.
"Polri tetap melaksanakan pengamanan secara maksimal dan mengantisipasi setiap gangguan Kamtibmas yang akan terjadi, dengan mengerahkan kuat PAM 30 ribu lebih bersama-sama dengan TNI," kata Dedi saat dihubungi VIVA, Minggu 19 Mei 2019. (asp)
