KPK Proses 94 Laporan Gratifikasi Lebaran Total Rp66 Juta - VIVA
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva
Selasa, 11 Juni 2019 | 10:29 WIB

KPK Proses 94 Laporan Gratifikasi Lebaran Total Rp66 Juta

Terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Photo :
  • VIVA/Syaefullah

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

VIVA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019, KPK telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. 

Febri menjelaskan, dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi, di antaranya satu ton gula pasir yang kemudian dikembalikan pada pihak pemberi oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung. Sedangkan enam laporan penolakan lainnya adalah pemberian parcel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Ditjen Pajak, serta pemberian uang Rp4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR.

Febri menegaskan, sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara.

“Sejak awal, semaksimal mungkin sikap tegas menolak pemberian gratifikasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Sehingga, hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan," kata Febri di kantornya Jakarta Selatan, Selasa 11 Juni 2019.

Febri menuturkan, sesuai mekanisme yang diatur di Undang-undang KPK, Undang-undang Tipikor dan peraturan turunan lainnya, KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983. 

"Sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman yang segera dapat diserahkan pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi juga terdapat gratifikasi berupa uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja di supermarket," ungkapnya.

"Seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi," ucapnya.
 

Saksikan Juga

Perusakan Buku Merah, Dokter IZH dan Rusuh Catalonia

BERITA - 2 hari lalu
loading...
Muat Lainnya...