- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk pertama kalinya bertemu Presiden Joko Widodo, setelah mereka dikukuhkan pada Mei 2019 lalu. Salah satu terobosan yang dilakukan pansel, adalah kewaspadaan masuknya ideologi radikal ke komisi antirasuah itu.
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih usai pertemuan mengatakan, pihaknya memberi pemaparan soal tantangan pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun belakangan ini. Jokowi, kata Yenti, memberi kepercayaan kepada pansel untuk memilih kandidat komisioner yang akan diajukan ke DPR nantinya.
"Kita sampaikan juga, kita menambahkan tracking yaitu yang standar polisi, jaksa, KPK, BIN standar, PPATK. Kita tambahkan BNPT dan BNN. Beliau (Jokowi) sesuai komitmennya terserah pansel sepanjang mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti kebutuhan yang mendesak di Indonesia," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Tracking ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah hal baru. Yenti beralasan, pihaknya ingin mendapatkan data dan informasi terkait radikalisme dari calon tersebut. Juga pemahaman psikis dan kecenderungan calon komisioner apakah ia terpapar radikalisme atau tidak.
"Sehingga pansel tidak mau kecenderungan ke radikalisme tapi penilaian dilakukan psikologis klinis tapi juga data-data dari BNPT," ujarnya.
Anggota pansel lainnya, Hamdi Muluk mengatakan, persoalan ideologi radikal ini memang menjadi perhatian dunia. Kini, paham radikal ini juga sudah menjadi persoalan tersendiri di Indonesia. Bahkan ia menyebut, paham radikalisme ini juga mencoba melakukan infiltrasi ke banyak sektor di pemerintahan.
"Dari perkembangan terkini di tingkat global dan Indonesia di mana-mana ada infiltrasi melalui sekolah, kementerian, BUMN, itu menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas pansel bebas dari kemungkinan terpapar ideologi radikal," katanya.
Maka yang diberi kewenangan untuk mapping terhadap keterkaitan ideologi radikal adalah BNPT. Maka pansel meminta badan itu untuk melakukan tracking terhadap para calon nantinya, apakah ada kecenderungan terpapar paham itu.
Dia menegaskan, bahwa harus ada kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi radikal ini. Maka perlu untuk dicari tahu kemungkinan-kemungkinan itu, melalui BNPT.
"Hari ini kita ekstra hati-hati, dulu tidak ada mungkin itu pertanyaannya. Hari ini berhati-hati saja tidak ada salahnya kita men-tracking semua kemungkinan-kemungkinan itu. Jangan ditafsirkan lebih jauh, kita ingin lebih berhati-hati atas semua kemungkinan itu," ujar Hamdi. (mus)
